Saya berharap pengusaha Turki dapat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan asosiasi kontraktor dan asosiasi konsultan Turki dalam rangka membuka peluang investasi infrastruktur di Indonesia.

Menteri Basuki mengatakan bahwa Indonesia memerlukan anggaran infrastruktur sebesar 430 miliar dolar AS, yang hanya 30 persennya ditutupi APBN.

Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama, baik di bidang konektivitas, sumber daya air, dan perumahan.

"Untuk menutupi 70 persen gap keuangan itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menteri Basuki menambahkan terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai 19 miliar dolar AS yang 10 proyek public private partnership (PPP) di antaranya siap ditawarkan senilai 9,2 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut terdiri atas 9 proyek jalan tol dan 1 bendungan.

Kesembilan proyek tol tersebut yakni Jalan Tol Semanan-Balaraja sepanjang 32,7 km, Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat sepanjang 61,5 km, Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang sepanjang 26 km, Jalan Tol Ciranjang-Padalarang sepanjang 28 km, Jalan Tol Malang-Kepanjen 29,7 km, Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg 28,6 km, Jalan Tol Semarang Harbour 20,8 km, Jalan Tol Bogor-Serpong 31 km dan Jalan Tol Cikunir-Karawaci Elevated 40 km.

Sementara untuk proyek bendungan meliputi pembangkit tenaga listrik tenaga minihidro di Bendungan Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat. Namun tetap terbuka untuk proyek infrastruktur lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan keuangan tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja. Menteri Basuki menyampaikan UU Cipta Kerja membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Saat ini, nilai investasi antara Indonesia-Turki mencapai 1,5 juta dolar AS.

"Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), maupun engineering, procurement, construction (EPC)," ujar Menteri PUPR.

Terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama, sebagai perseroan terbatas milik asing dan kedua sebagai badan usaha jasa konstruksi asing.

"Kami menyadari bahwa perusahaan konstruksi Turki termasuk salah satu yang terbaik di dunia dengan keahlian dan pengalaman yang kaya di bidang perumahan dan konstruksi jalan, jembatan serta terowongan, bahkan dalam membangun ibu kota baru di Nur Sultan, Kazakhstan. Saya berharap pengusaha Turki dapat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia," katanya.

Di hari kedua kunjungan kerjanya ke Turki, Basuki yang didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Presiden Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota pada Jumat (5/11/2021). Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dan Turki secara virtual pada Juni 2020.

Baca juga: Menteri PUPR ungkap pentingnya pengelolaan air untuk capai SDGs 2030
Baca juga: Menteri PUPR bertemu Direktur IDB Turki, bahas dukungan skema KPBU
Baca juga: PUPR targetkan tambahan 11 ruas tol baru tuntas hingga akhir 2021

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021