Indonesia bahas pembiayaan biru perkuat ekonomi negara kepulauan

Strategi pembiayaan biru merupakan elemen penting dari SDGs Government Securites Framework yang telah diterbitkan Pemerintah Indonesia pada September 2021,

Jakarta (ANTARA) - Indonesia bekerja sama dengan UNDP membahas strategi pembiayaan biru untuk perkuat ekonomi negara kepulauan anggota Archipleagic and Island States (AIS) Forum.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bekerjasama dengan UNDP Indonesia dan AIS Forum menyelenggarakan sesi talk show bertajuk Blue Financing Strategic di Glasgow.

Kegiatan tersebut pada sela-sela pertemuan UNFCCC COP 26 di Paviliun Indonesia. Hal itu menjadi forum untuk berbagi pengalaman dan perspektif dari negara-negara pulau dan kepulauan (AIS).

"Mengembangkan strategi untuk membiayai transisi ke model ekonomi berkelanjutan sangatlah penting, jika negara-negara ingin beralih dari 'hanya komitmen' iklim menuju aksi iklim", kata Deputi Basilio.

Hal tersebut, kata dia, terutama berlaku untuk transisi menuju ekonomi biru, yang masih dianggap sebagai konsep yang perlu diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan melibatkan institusi keuangan internasional.
Baca juga: Mendag: pemerintah kembangkan cetak biru ekonomi digital Indonesia

Ekonomi Biru telah menjadi isu global yang mulai banyak dibicarakan dalam satu dekade terakhir sebagai suatu konsep pembangunan berkelanjutan yang oleh sejumlah pihak masih dianggap "melampaui" green economy (ekonomi hijau)

Ekonomi Biru menjadi isu penting berkaitan dengan perubahan iklim, karena dianggap sebagai solusi yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan bertumpu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara ekonomi global, ekonomi biru diperkirakan telah menghasilkan pendapatan antara 3 triliun hingga 6 triliun dolar AS per tahun.

Dalam konteks strategi pembiayaan biru, Basilio Aurajo menjelaskan pentingnya dokumen strategis ini disusun sebagai panduan umum pembiayaan biru yang menjadi dasar dalam pemilihan proyek biru, serta dapat mendefinisikan instrumen-instrumen keuangan biru yang relevan terhadap publik sektor sehingga membuka akses modal.

"Kebutuhan anggaran pembangunan sangat besar pada sektor kelautan jadi peluang bagi Pemerintah dalam mengembangkan instrumen pembiayaan," katanya.
Baca juga: Indonesia-Swedia sepakati kerja sama ekonomi biru
Baca juga: IE2I: Ekonomi biru faktor penting dongkrak perekonomian nasional

Lebih lanjut, Basilio menjelaskan strategi pembiayaan Biru memprioritaskan prinsip keberlanjutan. Strategi tersebut membantu investor menyalurkan pendanaan mereka melalui berbagai instrumen keuangan ke proyek-proyek pembangunan yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan.

“Strategi pembiayaan biru merupakan elemen penting dari SDGs Government Securites Framework yang telah diterbitkan Pemerintah Indonesia pada September 2021," ucap Deputi Basilio.

Ia juga menjelaskan sebagai bagian dari strategi pembiayaan biru, Indonesia saat ini sedang mengembangkan obligasi biru (sukuk) yang akan diluncurkan pada 2022.

Head of Ocean Plastic Pollution and International Blue Finance, UK Department for Environment, Food and Rural Affairs Briony Coulson menjelaskan komitmen Pemerintah Inggris untuk berinvestasi di lingkungan laut.

Briony Coulson mengemukakan mengenai Blue Planet Fund (BPF), yang merupakan bagian dari janji dari Pemerintah Inggris untuk menyediakan pembiayaan bagi lingkungan sebesar 3 miliar poundsterling, sebagai bagian dari komitmen keuangan iklim internasional Inggris.

Baca juga: Menko Airlangga: Transformasi digital kunci penuhi cetak biru MEA 2025
Baca juga: HUT Ke-22, KKP siapkan peta jalan ekonomi biru untuk Indonesia