Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan di Kota Samarinda, 3-5 November 2021, mengatakan manajemen pembangunan regional diperlukan agar keruwetan di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya tidak terulang.
"Menyongsong IKN ini bukan hanya menyiapkan kawasan Penajam, bukan hanya membangun istana. Tapi juga bagaimana menyiapkan aglomerasi di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan kota-kota lainnya di Kalimantan," katanya dalam rilis yang diterima ANTARA di Bogor, Jumat.
Menurut dia, manajemen pembangunan regional penting karena harus belajar dari persoalan di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
"Berpuluh tahun kebagian macetnya, terlambat membangun transportasi sehingga terseok-seok. Cukup banyak warga yang kemudian agak bernapas ketika IKN pindah, mereka berharap beban di Jabodetabek bisa berkurang," ujar Wali Kota Bogor itu.
Baca juga: Pemindahan IKN dapat gunakan metode rasional komprehensif
Ia menambahkan masih ada tiga tahun bagi daerah untuk menyelaraskan pembangunan dengan IKN baru yang dicita-citakan Presiden Jokowi di Kalimantan.
Bima mengajak wali kota di Kalimantan untuk berdialog dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manuarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam perencanaan manajemen pembangunan tersebut.
"Mari kita sama-sama meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan atensi, bahwa rencana IKN yang baru harus memberikan dampak ekonomi, harus melalui perencanaan yang matang. Tidak hanya di Kaltim tapi seluruh Kalimantan," katanya.
Selain itu, katanya, kota-kota se-Kalimantan seharusnya diuntungkan dengan IKN dan seharusnya memberikan ruang kesempatan besar sebagai rantai pemasok siklus industri dari hulu ke hilir.
Termasuk pembangunan IKN, katanya, tidak boleh meminggirkan budaya dan adat lokal. Agar aset sosial budaya tetap terjaga, IKN yang baru bisa menjadi miniatur Indonesia yang sesungguhnya.
Baca juga: Akademisi: Pemindahan IKN ke Kaltim upaya bangun Indonesia lebih baik
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ketua Apeksi Bima Arya sejalan dengan ide-ide Pemprov Kaltim.
Ia menginginkan pembangunan IKN baru tidak hanya membangun di titik nol atau pusat saja, tetapi juga membangun seluruh Pulau Kalimantan serta bersinergi dan berkolaborasi dengan semua anak bangsa di Kalimantan.
"Ini adalah momentum yang luar biasa. Semoga nanti Kalimantan dan Indonesia timur akan terjadi keadilan pembangunan di Jawa dan luar Jawa," ujar dia.
Menurut dia, pembangunan di IKN yang baru harus seimbang dan terintegrasi.
Ia bersyukur Apeksi memperluas gagasan manajemen pembangunan daerah di Kalimantan agar terkoneksi dengan IKN baru.
"Jangan sampai ada ketimpangan pembangunan daerah di sekitar ibu kota negara baru di Kalimantan. Misalnya Samarinda dan Balikpapan malah jauh tidak seindah ibu kota negara," katanya.
Baca juga: Delegasi Uni Eropa tertarik investasi perkantoran IKN baru
Baca juga: Anggaran pembangunan ibu kota negara tahap satu Rp510 miliar
Baca juga: Kawal pemindahan ibu kota negara dengan hukum
Pewarta: Linna Susanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
