Habibie: Jangan Buru-buru Tolak PLTN

Saya tidak menolak (pembangunan PLTN, red.), namun sebaiknya tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan

Semarang (ANTARA News) - Mantan Presiden RI, BJ Habibie menilai sebaiknya jangan buru-buru menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menyikapi krisis nuklir yang terjadi di Jepang.

"Lihat dulu hasil kajian pakar tentang energi nuklir, terutama di dua negara, yakni Jepang dan Perancis," katanya, usai kuliah umum "Perkembangan Teknologi dan Wawasan Indonesia" di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, para pakar saat ini tengah mengkaji pemanfaatan PLTN di dua negara tersebut, mengingat Jepang dan Perancis adalah negara yang paling besar berinvestasi dalam pemanfaatan energi nuklir.

Dua negara tersebut, kata mantan Menteri Riset dan Teknologi itu, selama ini sangat tergantung dengan energi nuklir, terutama untuk menghasilkan energi listrik bagi perkembangan industri di negara itu.

"Kalau kemudian mereka (Jepang dan Perancis, red.) harus mematikan begitu saja (pemanfaatan energi nuklir) tidak mungkin bisa, sebab pergerakan dunia industri di negara itu akan macet," katanya.

Begitu tergantungnya dua negara itu terhadap energi nuklir, kata dia, butuh waktu untuk memutuskan apakah tetap memanfaatkan nuklir atau tidak, belum ada energi pengganti lain yang sanggup mencukupi.

Karena itu, Habibie mengatakan perlu melihat hasil kajian dari pakar terkait pemanfaatan nuklir di dua negara itu, terlebih setelah melihat dampak kerusakan PLTN di Fukushima, Jepang akibat gempa bumi dan tsunami.

Ditanya urgensi pembangunan PLTN di Indonesia, ia mengatakan perlu menunggu hasil kajian pakar dari pemanfaatan nuklir di dua negara itu secara objektif dan jangan langsung menolak pembangunan PLTN.

Ia menjelaskan urgensi pembangunan PLTN sebenarnya berkaitan dengan aspek ekonomi dan kebutuhan energi sehingga perlu melihat terlebih dulu hasil kajian, tanpa terburu-buru mengatakan pembangunan PLTN adalah hal tabu.

"Saya tidak menolak (pembangunan PLTN, red.), namun sebaiknya tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tidak menolak, namun tetap kritis, lihat dulu bagaimana hasil kajian di dua negara itu," kata Habibie.
(*)