Indonesia jajaki pelayaran langsung ke Brunei Darussalam

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu, terkait peluang pelaksanaan pelayaran langsung (direct shipping) dan pelaksanaan angkutan udara penumpang dan barang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko guna membahas perkembangan dan peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, maupun udara antara Indonesia dengan Brunei Darussalam, dalam rangka memulihkan konektivitas antara negara ASEAN yang terdampak pandemi COVID-19, pada Jumat (5/11).

“Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu, terkait peluang pelaksanaan pelayaran langsung (direct shipping) dan pelaksanaan angkutan udara penumpang dan barang,” kata Budi Karya dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Menhub mengungkapkan, meski kondisi pelayaran dunia mengalami penurunan kapasitas akibat pandemi COVID-19, beberapa perusahaan pelayaran nasional memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan pelayaran langsung antar kedua negara, untuk pemenuhan komoditi ekspor dan impor.

“Untuk itu perlu digali lebih dalam potensi pasar dari Brunei Darussalam yang bisa ditawarkan guna menarik minat perusahaan pelayaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini juga tengah disusun Nota Kesepakatan Bersama/MoU terkait pengiriman dan pelabuhan (shipping and ports), yang menjadi dasar terlaksananya pelayaran kedua negara.

“Saat ini tengah dibahas pula MoU untuk saling mengakui sertifikasi dan pelatihan untuk pelaut yang berasal dari kedua negara. Diharapkan MoU ini dapat segera disepakati dan bisa bermanfaat untuk kedua negara,” tutur Menhub.

Adapun untuk konektivitas laut antara Indonesia dan Brunei, juga telah diakomodasi dalam kerja sama sub regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), yang telah membuka beberapa pelabuhan di Indonesia yaitu Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Jayapura, Makassar, Nunukan, Pantoloan, Parepare, Pontianak, Sorong, Tarakan, dan Ternate.

Ia menambahkan, terkait pelaksanaan angkutan udara baik penumpang maupun barang, kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam kerangka kerja sama ASEAN Open Skies.

Kebijakan tersebut membuka Bandara Bandar Sri Begawan di Brunei Darussalam dan sejumlah bandara di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar, tanpa batasan frekuensi.

Sedangkan dalam lingkup kerja sama sub regional BIMP EAGA, juga telah disepakati pelaksanaan penerbangan tanpa batasan kapasitas dan frekuensi, yaitu antara Bandara Bandar Sri Begawan dengan sejumlah bandara di Indonesia, yaitu Makasar, Manado, Pontianak, Tarakan, Balikpapan, dan Solo.

“Kami berharap KBRI di Brunei Darussalam dapat turut membantu mengkomunikasikan, serta mendukung upaya peningkatan kerjasama di bidang transportasi antar kedua negara. Termasuk berperan aktif dalam pembahasan ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) dalam rangka upaya pemulihan konektivitas antar negara ASEAN,” pungkasnya.