Kapolri: Tak Ada Peningkatan Status Keamanan di Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Meski beberapa hari terakhir paket bom meneror Jakarta, Polri tidak meningkatkan status keamanan untuk wilayah ibukota dan hanya mengatakan akan disesuaikan dengan kondiri.

"Tidak ada (peningkatan-red). Saya kira semuanya disesuaikan dengan kondisinya," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo usai penyerahan SPT PPh Tahun 2010 di Kantor Direktorat Pajak di Jakarta, Jumat.

Kapolri mengatakan saat ini kepolisian masih bekerja keras melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus paket bom dan masyarakat tidak perlu resah.

"Saya kira petugas bekerjakeras untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tentu saja yang berkaitan dengan kurir sama-sama kita identifisir supaya cepat prosesnya," ujarnya.

Masyarakat, lanjut dia, justru harus membantu kepolisian dengan menjadi bagian dari pecegahan apabila menemukan paket mencurigakan.

"Maka saya sampaikan bahwa masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan ini. Jadi kalau ada paket melalui kurir agar diidentifikasi orangnya atau segera melapor sehingga bisa ada pengungkapan lebih cepat," tuturnya.

Sementara itu Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menilai teror paket bom tidak bisa diartikan serangan terhadap Kepala Negara meski paket bom terakhir yang meledak di daerah Cibubur sudah mendekati tempat tinggal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah.

"Tidak serta merta. Presiden tentu tidak menginginkan serangan yang terjadi terhadap masyarakat di mana pun. Negara tidak boleh memberikan ruang untuk aksi kekerasan di mana pun, jauh maupun dekat dari kediaman di istana atau tempat lain, termasuk di Cikeas," katanya.

Pengamanan terhadap Presiden, lanjut Julian, sampai saat ini masih mengikuti prosedur yang ada dan tidak mengalami peningkatan.

Sesuai dengan arahan Presiden dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna Kamis 17 Maret 2011, Julian mengatakan, Badan Intelijen Negara harus senantiasa waspada sehingga aksi teror bom jangan sampai terjadi.

"Tentu akan ada evaluasi terhadap apa yang dilakukan dalam sistem intelijen kita. Bagaimana pun, Presiden telah memberikan arahan kemarin saat sidang kabinet. Ini adalah tugas lebih keras khususnya bagi intelijen negara untuk bertindak dan mengidentifikasi lebih dini ancaman bom yang muncul," demikian Julian.

(D013/S026)