Pemerintah Didesak Perjelas Restrukturisasi BUMN Rugi

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Aziz Stamboel mendesak pemerintah dan Kementerian BUMN memperjelas langkah restrukturisasi dan reformasi bagi BUMN yang merugi atau tidak kunjung menunjukkan performa memuaskan.

"Menteri BUMN harus tegas dan berani mengambil keputusan, terutama untuk BUMN yang terus merugi, tidak bisa memberi kontribusi dan malah menjadi beban. Kejelasan atas pembentukan `holding`, akuisisi, ataupun merger sangat penting untuk memberi kepastian bagaimana BUMN harus melangkah, terutama terkait dengan perencanaan bisnis mereka," kata Kemal di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Kemal juga menekankan perlunya dilakukan pemetaan secara jelas mana BUMN yang dituntut untuk menghasilkan profit dan mana yang ditujukan untuk kepentingan sosial (PSO).

"Hal ini penting untuk menata proses bisnis masing-masing, efisiensi maupun `customer focus`nya. Meski demikian keduanya dituntut untuk tetap efisien dalam operasionalnya, termasuk yang menjalankan fungsi PSO," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemal kembali menekankan pentingnya pengelolaan BUMN sebagai korporasi modern. Untuk itu pembenahan manajemen dan budaya perusahaannya harus menjadi prioritas.

"Terkait ini saya melihat perlunya penempatan direktur dan komisaris yang juga profesional agar BUMN benar-benar ingin menjadi `world class company`," ujarnya.

Sebelumnya dalam Raker Komisi XI DPR dengan Meneg BUMN juga terungkap bagaimana profil kinerja BUMN, di antaranya peningkatan laba bersih BUMN 2010 mencapai lebih dari Rp90 triliun dan tumbuh 25 persen dibanding 2009 yang sebesar Rp74 triliun. Kenaikan laba tersebut ditopang kenaikan pendapatan usaha dari Rp987,3 triliun di 2009 menjadi Rp1.073 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Kemal Stamboel menekankan kembali bahwa peran strategis BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional baik melalui kontribusi langsung pada APBN maupun kontribusi kepada perekonomian negara secara umum.

"Kontribusi langsung pada APBN mencakup tiga bentuk, yaitu dividen, pajak, dan hasil dana privatisasi. Total dividen yang disetorkan kepada keuangan negara 2010 mencapai Rp 30,1 triliun, melampaui target yang tercantum pada APBN-P sebesar Rp29,9 triliun," jelas Kemal.

Pada perekonomian secara umum, kontribusi BUMN meliputi "operating expenditure (opex)" atau belanja operasional, "capital expenditure (capex)" atau belanja modal/investasi, kapitalisasi pasar modal, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), kredit usaha rakyat (KUR), dan "public service obligation" (PSO).

Total opex selama 2010 mencapai sekitar Rp932,15 triliun, naik 11,9 persen dibanding opex 2009 sebesar Rp832,99 triliun. Total capex 2010 mencapai sekitar Rp196,91 triliun, atau melonjak hingga 83,2 persen dibanding capex 2009 senilai Rp 107,45 triliun.

"Dari sini kami melihat posisi BUMN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi sangat strategis. Dan untuk itu arahan dari pemerintah sebagai pemegang saham menjadi sangat strategis agar BUMN optimal," katanya.(*)

(T.D011/N002)