Pemerintah komitmen bangun infrastruktur energi berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan salah satunya melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB).

Kerja sama ini terkait studi kelayakan dan rancangan penerapan Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM).

“ETM adalah program yang ambisius yang akan mampu meningkatkan infrastruktur energi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan ETM akan mampu meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil dan terjangkau.

Terjangkau atau tidaknya transisi energi dapat dilihat dari kemampuan membayar masyarakat dan industri serta perluasan akses energi.

Selain itu, hal lain yang juga harus dipertimbangkan adalah kemampuan APBN untuk mendukung transisi ini baik melalui subsidi atau insentif, pembiayaan modal energi baru dan terbarukan, transmisi, distribusi serta penerimaan negara.

Ia menekankan ekonomi nasional akan terus tumbuh dan permintaan untuk energi juga akan tumbuh sehingga harus dipenuhi dengan efisien dan emisi karbon yang lebih rendah bahkan dengan emisi nol.

“Pemerintah Indonesia menyadari bagi negara berkembang transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara,” katanya.

Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya membutuhkan energi tersebut tetap ada tetapi dilakukan secara hijau.

Untuk melakukannya, diperlukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membangun energi alternatif yang lebih hijau.

“Apabila negara berkembang ingin lebih ambisius maka kita harus segera melaksanakan ETM yang sudah kita mulai dengan ADB ini,” ujarnya.

Pemerintah sendiri berkomitmen menurunkan emisi karbon sebanyak 29 persen pada 2030 dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional.

Saat ini Indonesia telah masuk ke dalam transisi menuju emisi nol bersih atau Net Zero Emission paling lambat pada 2060.

Pengurangan ketergantungan pembangkit listrik bertenaga batu bara adalah satu bagian penting dari transisi menuju ekonomi rendah karbon sehingga ETM akan mengantarkan Indonesia lebih dekat kepada pencapaian target ini.

ETM sendiri merupakan suatu bentuk pembiayaan campuran atau blended finance yang dirancang untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membuka investasi untuk energi bersih.

ADB kini sedang melakukan analisis kelayakan implementasi ETM terhadap beberapa PLTU di Indonesia setelah sebelumnya melalui tahapan studi pra-kelayakan.

Untuk menjalankan ETM secara efektif maka dibutuhkan pembiayaan untuk mengurangi aktivitas yang membutuhkan sumber daya batu bara.

ETM harus membantu mobilisasi dana dengan biaya yang lebih murah untuk penghentian pembangkit listrik batu bara atau membuatnya menjadi lebih murah.

“Kita sedang dalam proses berbicara dengan para pekerja dan produsen ini dan diskusinya berlangsung cukup produktif,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, juga dibutuhkan pembiayaan yang rendah biaya untuk membangun energi terbarukan sebagai respons dari permintaan yang terus bertumbuh.

Indonesia sudah memiliki regulasi pengaktif atau enabling environment agar segala pembiayaan untuk membiayai dengan berbagai skema termasuk kerangka regulasi yang diperlukan.

Di sisi lain, tantangan yang masih ada adalah meletakkan regulasi pengaktif ini dalam konsep platform ETM seperti peranan dari Special Mission Vehicle (SMV) atau Investment National Authority (INA).

Menurut Sri Mulyani, diperlukan mobilisasi dana dengan ongkos yang murah dan periode yang lebih panjang untuk mengembangkan energi baru terbarukan, transmisi, dan distribusi.

Tak hanya itu, Indonesia juga perlu membangun bauran kebijakan dari perspektif ekonomi politik untuk mendukung ETM melalui pembentukan mekanisme pasar untuk karbon dan memperkenalkan mekanisme cap and trade, harga karbon, dan pajak karbon.

Mekanisme ini diperlukan untuk menjadikan ETM lebih efisien dan kredibel termasuk Measurement, Reporting and Verification/MRV.

“Indonesia akan terus menjadi contoh dalam memitigasi perubahan iklim dan berharap komitmen serupa akan dilakukan oleh negara berkembang dan lembaga pembangunan lainnya,” tegas Sri Mulyani.