Pemerintah Tambah Dermaga di Merak-Bakauheni

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, mengatakan, pemerintah akan menambah dermaga baru di Pelabuhan Merak dan Bakauheni untuk kapal-kapal berkecepatan lambat.

"Kita juga ada keluhan mereka akan kecepatan kapal. Artinya, kapal yang kecepatannya lambat itu masuk truk antrean dan mengganggu kapal-kapal lain yang berkecepatan tinggi. Kita sudah melaporkan ke Wapres bahwa kita sudah melakukan regrouping per kecepatan kapal sehingga yang lambat itu nanti dilayani di satu dermaga tersendiri, yang kecepatannya di atas 10 knot misalnya itu dermaganya tersendiri," katanya seusai rapat soal pelabuhan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, pemerintah akan menambah dermaga sehingga masing-masing pelabuhan akan memiliki enam dermaga. Hal ini sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kemacetan yang terjadi dalam lalulintas dua pelabuhan yang menghubungkan Jawa-Sumatera tersebut.

Menurut dia, pembangunan dermaga di Merak membutuhkan Rp120 miliar sedangkan di pelabuhan Bakauheni sebesar Rp450 miliar - Rp550 miliar.

Sementara itu, ia juga melaporkan kepada Wapres Boediono mengenai kemungkinan percepatan untuk membangun break water (pemecah gelombang) yang semula dijadwalkan selesai tahun depan. Ia mengatakan, pihaknya mengkaji dengan serius percepatan pembangunannya sehingga semakin memperlancar arus lalu lintas antara Merak-Bakauheuni.

"Arahan dari Wapres, coba bagaimana dipercepat pembangunan break waternya, karena itu akan mempengaruhi saat cuaca jelek dan kapal sulit merapat, sehingga tidak bisa mengangkut kendaraan dan antrean menjadi panjang juga. Kita akan melihat bagaimana mempercepat itu juga," katanya.

Ia mengatakan, untuk pembangunan pemecah gelombang di Pelabuhan Merak dana yang dibutuhkan sebesar Rp400 miliar, sedangkan untuk di Pelabuhan Bakauheni untuk dua pemecah gelombang dibutuhkan total Rp1 triliun.

Sementara itu, dalam laporannya kepada Wapres juga dibahas mengenai pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok. "Ke depan dalam rangka mengantisipasi volume perdagangan yang ada. Arahan wapres, masterplan yang baru dan terintegrasi harus segera selesai, diberi jadwal minggu I dan II April harus selesai untuk dilaporkan ke wapres. Bersama-sama dengan pelindo kita integrasikan menjadi satu," katanya.(*)
(T.M041/M012)