Pakar: Pengelolaan pesisir perlu jaga alam dan pemberdayaan warga

Jakarta (ANTARA) - Pengelolaan kawasan pesisir selain untuk melestarikan alam juga perlu mempertimbangkan skema untuk dapat menyejahterakan masyarakat sekitar, kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Musi Sulthani Aziz.

Berbicara dalam Lokakarya Pengembangan Pengelolaan Pesisir Terpadu yang diadakan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPDASHL Aziz menegaskan hal itu dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan.

"Tugas kita adalah membangun suatu skema, suatu pendekatan bagaimana caranya supaya kelestarian hutan dan kawasan itu ada tetapi kelestarian ekonomi juga ada di situ," kata Aziz dalam diskusi yang dipantau virtual dari Jakarta pada Kamis.

Secara khusus dia menyoroti dari 427.149 hektare (ha) kawasan hutan di pesisir Sumatra Selatan, sekitar 36.906 ha lahan di kawasan hutan itu telah beralih menjadi tambak. Sementara tambak yang berada di luar kawasan memiliki luas 18.765 ha.

Ketiadaan keseimbangan antara pelestarian dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat berpotensi menimbulkan isu ekonomi sosial di kawasan itu.

"Tetapi kalau kita kelola dengan mengikutsertakan masyarakat saya kira itu sudah sejalan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah," katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto dalam lokakarya itu mengatakan bahwa Sumatra Selatan memiliki 62.505 ha lahan mangrove yang berada dalam status kritis akibat perambahan untuk pembukaan tambak, pengambilan kayu dan beberapa kegiatan lain.

Namun, meski masuk dalam prioritas untuk penanganan gambut oleh Badan Restorasi Gambut dan Mengrove (BRGM) tapi provinsi itu tidak masuk dalam penanganan prioritas rehabilitasi mangrove.

"Kalau melihat tingkat kerusakan ini harusnya memang kita bersama-sama untuk melakukan rehabilitasi terkait dengan mangrove yang sangat kritis," katanya.*