Jakarta (ANTARA News) - Indonesia harus mendukung upaya kemerdekaan negara Timur Tengah khususnya Palestina, kata pakar Hubungan Internasional DR Makarim Wibisono pada Selasa.
Makarim dalam Seminar Penyambutan Kemerdekaan Palestina yang diadakan oleh Perum LKBN ANTARA di Jakarta mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersurat bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan hal itulah yang mewajibkan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
"Penting bagi kami (Indonesia) untuk mendukung kemerdekaan Palestina," kata Makarim pada acara yang dipandu oleh Direktur Utama LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan kedutaan asing serta pengamat politik.
Menurut Makarim terdapat sejumlah hal yang menghalangi terlaksananya perdamaian di Palestina yang diantaranya yaitu mengenai syarat tapal batas negara Palestina yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah serta pengakuan dari dunia internasional.
Selain itu pemukiman Yahudi di wilayah Palestina oleh zionis juga menjadi satu hambatan perdamaian, kata Makarim menambahkan bahwa hingga kapan pun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina menjadi penghalang serius perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.
Menurut Makarim penghalang yang ketiga yaitu mengenai sumber air bersih yang seluruhnya dikuasai oleh pemerintah Israel.
"Para negara pendukung kemerdekaan Palestina harus memastikan jika pemerintah Palestina mendapat akses kepada sumber air bersih," kata Makarim.
Selain itu hal keempat yang menjadi penghalang yaitu keberadaan warga negara Palestina dimana sejumlah warga Palestina yang berada di luar negeri tidak dapat kembali ke Palestina karena pelarangan masuk oleh zionis Israel yang takut akan demografi negara baru Palestina.
Presiden Asosiasi Penulis Yordania, Omar Mohammad Nazzal Al Armouti mengatakan bahwa Palestina telah memberikan titik tengah dalam segala perundingan perdamaian dengan Israel namun hal itu belum dapat terlaksana.
"Salah satu jalan tengah yang diajukan yaitu dengan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun pemerintah Amerika Serikat untuk menekan Israel mematuhi perjanjian," kata Omar.
Omar mengatakan bahwa sebaiknya Palestina tidak memiliki optimisme yang berlebihan untuk target kemerdekaannya pada September 2011.
"Hal itu karena telah banyak perjanjian yang belum terlaksana, kemudian kejadian saat ini di Timur Tengah membuat AS tidak memprioritaskan masalah Palestina," kata Omar.
Omar menambahkan bahwa Israel juga sering melakukan tindakan yang tidak dapat diterima menjelang batas waktu perjanjian seperti peristiwa intifadha pada masa pemerintahan Ariel Sharon.
Dalam seminar tersebut Dirut ANTARA, Mukhlis mengatakan bahwa isu Palestina bukan hanya masalah dunia Islam, namun menjadi isu kemanusiaan internasional.
(KR-BPY/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
