Pemerintah Ajukan PMN pada Enam BUMN

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengajukan usulan penyertaan modal negara (PMN) di enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2011 kepada DPR.

"Kami mengajukan PMN untuk enam BUMN," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa.

Hadir juga dalam rapat yang dipimpin Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri ESDM Darwin Z Saleh.

Menurut Menkeu, peningkatan modal melalui PMN di enam BUMN itu sudah dikaji dari semua aspek sehingga akan memberikan manfaat bagi BUMN dan masyarakat.

Enam BUMN dimaksud adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,5 triliun yang merupakan dana segar. Kemudian di PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar Rp2 triliun dan merupakan dana segar.

BUMN lainnya, PT Sarana Multigriya Finance (SMF) senilai Rp1 triliun dan merupakan penyertaan dalam bentuk dana segar.

Sementara itu PMN di PT Digantara Indonesia sebesar Rp127 miliar yang merupakan konversi dana talangan. Kemudian PMN di PT Geodipa Energi sebesar Rp443,53 miliar yang merupakan hibah saham dari Pertamina kepada negara.

Terakhir PMN di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) senilai Rp1,34 triliun yang merupakan konversi dari subsidiary loan agreement (penerusan pinjaman luar negeri/SLA).

Pemerintah juga mengajukan SLA untuk tahun 2011 sebesar Rp11,72 triliun.

"SLA terbanyak di PT PLN, sementara lainnya antara lain di Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI)," kata Menkeu.

Jika dirinci, jumlah SLA sebesar Rp11,72 triliun terdiri dari SLA yang sedang berjalan (on going) sebesar Rp5,67 triliun dan dalam perencanaan (pipeline) sebesar Rp6,05 triliun.

Rapat Badan Anggaran belum dapat memberikan persetujuan terhadap usulan PMN dan SLA untuk BUMN itu.

"Kami harapkan dalam satu bulan sudah bisa diputuskan, kami perlu dua minggu untuk pembahasan di komisi-komisi terkait dan dua minggu di Badan Anggaran," kata Ketua Badan Anggaran DPR, Melchias Markus Mekeng.

(A039/S019/S026)