267 WNI di Jepang Belum Diketahui Keberadaannya

"Kami masih harus menghimpun informasi dan data mengenai kondisi mereka."

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 267 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah bencana di Jepang belum diketahui keberadaannya, namun bisa dinyatakan hilang karena sampai saat ini statusnya masih terus dikonfirmasi., kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa.

"Kami masih harus menghimpun informasi dan data mengenai kondisi mereka," ujarnya konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dari hari ke hari, menurut Marty, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo terus mendapatkan data terbaru mengenai jumlah WNI yang berhasil selamat dari daerah bencana di Jepang.

Terdapat 496 WNI yang tinggal di daerah paling parah terhantam tsunami di Jepang, yaitu 274 orang di Miyagi, 120 di Iwate, dan 82 orang di Fukushima yang terancam radiasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

KBRI Tokyo pertama kali mendapatkan konfirmasi sebanyak 193 WNI selamat, kemudian 20 WNI selamat, dan secara berangsur diketahui 19 orang selamat.

Oleh karena itu, Marty mengatakan, 267 WNI yang belum bisa dikonfirmasi statusnya itu belum bisa dinyatakan hilang.

Menurut Marty, gelombang pertama evakuasi WNI dari Jepang akan tiba pada Selasa sore pukul 17.50 WIB di Bandara Soekarno Hatta dan diperkirakan tiba di Kementerian Luar Negeri pada pukul 17.00 WIB.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa bertemu dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Ginandjar Kartasasmita, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk komisi Jepang, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan Menteri Luar Negeri untuk membahas jenis bantuan yang tepat diberikan kepada Jepang.

Menurut Ginandjar, pemerintah Indonesia kemungkinan besar akan memberikan bantuan selimut, tenda, dan alat-alat pemukiman darurat.

Marty menambahkan kemungkinan Indonesia akan memberikan bantuan dana kepada Jepang. Namun, jumlah dana bantuan itu saat ini belum bisa ditentukan.

Indonesia juga siap memberangkatkan tim pencari dan penyelamat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi di Jepang.

"Ini tentu harus dicocokkan dengan apa yang dibutuhkan Jepang karena pemerintah Jepang memohon tim ini benar-benar mandiri dari keahlian bahasa dan kemampuan bergerak tanpa membebani pihak mana pun," jelas Marty.

Menurut Ginandjar, Indonesia bertekad untuk membantu Jepang karena Jepang termasuk yang paling cepat dan memberikan banyak bantuan ketika terjadi bencana tsunami di Aceh dan juga gempa bumi di Yogyakarta dan Sumatera Barat.

Masyarakat, lanjut dia, bisa berpartisipasi memberikan bantuan kemanusiaan untuk Jepang yang akan dikoordinasikan oleh pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat.

Menlu mengatakan Indonesia juga bertekad melakukan diplomasi kemanusiaan untuk mengumpulkan bantuan bagi Jepang secara multilateral.

Sebagai Ketua ASEAN, menurut dia, Indonesia memiliki tanggungjawab moral untuk menggalang negara-negara ASEAN memberikan bantuan kepada Jepang.

Menlu juga akan berkomunikasi dengan perwakilan tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melihat kemungkinan menggalang kepedulian PBB bagi Jepang.
(T.D013/N002/P003)