Putusan FIFA Akan Patahkan Kongres Tandingan

Jakarta (ANTARA News) – Sikap FIFA yang disampaikan melalui Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo usai bertemu Presiden Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) Sepp Blatter, Rabu (9/3) lalu, di mana FIFA memerintahkan PSSI segera menggelar kongres untuk pemilihan ketua umum, menjadi sebuah kepastian mutlak tidak ada ruang lagi bagi kelompok lain seperti KPPN untuk membuat kongres tandingan.

Demikian disampaikan pengamat sepakbola, Irawadi Hanafi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/3). "Jadi jika masih ada yang menggelar kongres tandingan di luar lembaga resmi PSSI, itu ilegal dan inkonstitusional," ujar Irawadi.

Menurut Irawadi, dengan adanya keputusan FIFA tersebut, dirinya yakin George Toisutta sebagai seorang tentara profesional yang paham soal aturan dan konstitusi, tak akan bersedia dicalonkan oleh organisasi atau lembaga yang inkonstitusional seperti KPPN.

"Saya kok yakin Pak George itu tentara murni dan profesional. Beliau tak akan mungkin asal menerima tawaran untuk memimpin sebuah organisasi seperti PSSI kalau yang mencalonkannya lembaga yang inkonstitusional. Beliau itu sangat taat konstitusi. Sehingga beliau tidak mungkin mau digadang-gadang oleh kelompok tertentu untuk terlibat dalam sebuah kongres ilegal. Jadi, lupakan saja KPPN yang ingin membuat kongres tandingan dan kita jangan terjebak ke wilayah ilegal-inkonstitusional," kata Irawadi.

Sementara, terkait pencalonan Arifin Panigoro yang juga sebagai kandidat Ketum PSSI, Irawadi mengaku tidak khawatir. Pasalnya, Arifin Panigoro dinilai sejak awal sudah melakukan langkah ilegal dengan menggelar liga tandingan, Liga Primer Indonesia (PSSI). "Bagaimana mau maju sebagai calon ketum PSSI kalau belum apa-apa sudah membuat sesuatu yang ilegal (LPI). FIFA sudah melarang itu dan meminta PSSI merangkul LPI. Tapi kalau LPI tidak mau dirangkul, bagaimana?", ujar Irawadi.

Saat ditanya tentang gugurnya semua calon yang namanya sudah muncul, seperti yang dikatakan Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo, Irawadi berpendapat meski dirinya percaya, tapi itu belum bisa dijadikan acuan. Karena sampai sejauh ini belum ada hitam di atas putih. "Bagaimanapun, PSSI tetap harus berpegangan pada surat resmi dari FIFA langsung. Begitupun mengenai digugurkannya empat nama kandidat yang selama ini sudah mencuat ke permukaan," pungkas Irawadi.

Sementara itu, aktivis demokrasi, Usman Hamid berpendapat, kekisruhan yang terjadi jelang Kongres PSSI 2011 dinilai sebagai sebuah kondisi anomali demokrasi. Pasalnya, terlihat secara jelas adanya dua kubu yang saling berhadapan dengan membawa kepentingannya masing-masing. Meskipun, dalam proses demokrasi sebuah organisasi, masih terbilang wajar sejauh masih dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara.

Menurut dia, saat ini sedang terjadi anomali demokrasi terkait kongres PSSI. Karena, di satu sisi ada pihak yang mencoba bertahan dengan posisi awal, di sisi lain ada pihak yang ingin masuk ke PSSI dengan beragam kepentingan yang ada. "Dua-duanya mengaku ingin memperbaiki PSSI. Tapi kita juga tahu, ada kepentingan di balik itu semua. Apakah nanti akan berjalan sesuai harapan, kita tunggu saja hasilnya," ujar Usman.(*)
(R009/K004)