FRI : Isu Wikileaks Ingatkan Australia Masih Berutang pada Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Forum Renovasi Indonesia (FRI) menilai pemberitaan Wikileaks terkait Indonesia yang dilansir dua media massa Australia mengingatkan kembali bahwa Australia masih mempunyai kewajiban moral dan materil yang belum diselesaikan kepada bangsa Indonesia.

Kepada pers di Jakarta, Minggu, Ketua FRI Bagus Satriyanto mencontohkan kewajiban moral dan material Australia kepada bangsa Indonesia itu semisal peristiwa lumpur Lapindo yang melibatkan pula Santos Energi dari Australia yang telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp170 triliun per tahun, atau Rp500 miliar per hari.

"Kemudian juga bagaimana tumpahan minyak mentah di perairan Indonesia akibat meledaknya ladang minyak Montana Australia pada 21 Agustus 2009," ujarnya. Dari peristiwa itu, kerugian Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 miliar dolar AS dan hingga kini belum dibayar lunas oleh Australia.

Selain itu, menurut FRI, masih teringat pula pengorbanan besar para pahlawan Seroja yang mempertahankan Timor-Timur sebagai bagian NKRI, namun pada akhirnya tetap memisahkan diri. Disintegrasi Timor-Timur itu tidak terlepas dari adanya peran dan campur tangan Australia.

Dengan demikian, dalam pandangan FRI, munculnya pemberitaan Wikileaks yang dilansir dua surat kabar Australia itu memberikan hikmah tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menggugat Australia menuntaskan berbagai kasus yang merugikan Indonesia.

Mengenai pemberitaan dari sumber Wikileaks itu sendiri, FRI beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sebuah propaganda murahan yang dilancarkan pihak-pihak tertentu sebagai bentuk serangan kepada pemerintah Indonesia dalam kancah perperangan asimetri yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Mengingat pemberitaan The Sydney Morning Herald dan The Age bertepatan dengan kunjungan Wapres Boediono ke Australia, kata juru bicara FRI Muhammad Ridho, peristiwa itu juga sudah merupakan teror yang mengganggu pemerintah Indonesia.

"Karenanya kami mengimbau pemerintah Australia bahwa dalam menyampaikan permintaan maafnya jangan hanya sekadar melalui Dubes Australia untuk Indonesia, tetapi juga diharapkan kedatangan PM Australia dan parlemen Australia yang didampingi Dubes Inggris di Indonesia," ujarnya.

Hal itu agar dalam pertemuan nantinya dapat terjalin kerja sama yang baik antara Indonesia dengan seluruh negara-negara commonwealth dalam memerangi kejahatan atau teror politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.(*)

(T.D011/A041)