Presiden: Pengelolaan hutan padukan aspek ekonomi dan sosial

Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan 'sustainable'

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan iklim di Indonesia dapat dicapai karena menerapkan pengelolaan hutan yang memadukan aspek ekonomi dan sosial.

"Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan," kata Presiden Jokowi saat menjadi salah satu pembicara pada "World Leaders Summit on Forest and Land Use" di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa.

Di hadapan para pemimpin dunia, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan disertai terciptanya penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Hal tersebut menjadi penting karena 34 persen dari jumlah desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan.

"Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable," tutur Presiden.

Presiden Jokowi menyebut bahwa 90 persen penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bergantung pada hutan. Penyalahgunaan isu perubahan iklim sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar.

"Hal itu akan menggerus 'trust' terhadap kerja sama internasional atasi 'climate change' dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan," ungkap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai bahwa pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk itu.

"Mari kita kelola hutan yang 'pro-environment', 'pro-development' dan 'people-centered'. Ini adalah tujuan utama dari 'Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue' atau 'FACT Dialogue' yang diketuai bersama Indonesia bersama Inggris sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global," ujar Presiden mengajak.

Sebelumnya pada KTT Pemimpin Dunia COP26, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai "Net Carbon Sink" pada 2030. Hal tersebut adalah komitmen Indonesia menjadi bagian dari solusi.

"Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada 2020, tingkat kebakaran hutan diminimalisasi hingga 82 persen," ungkap Presiden.

Selain itu pada 2019, Indonesia berhasil mengurangi emisi dari hutan dan tata guna lahan hingga 40,9 persen dibandingkan pada 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.

"Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12 persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya dan ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah," tambah Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, hanya tiga pembicara yang mendapat undangan khusus dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Selain Perdana Menteri Inggris, yang mendapatkan kesempatan berbicara adalah Presiden Kolombia, dan Presiden Republik Indonesia.

Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.