"Kewenangan pembangunan jalan tol yang ada di Lampung masih sepenuhnya berada di tangan menteri Pekerjaan Umum, dan menurut informasi gubernur saat ini sudah dua kali gagal tender, kami siap sedia apabila pemprov mengajak kami dalam proses tender," kata dia, di Bandarlampung, Sabtu.
Menurut dia, saat ini pemerintah memberikan kesempatan kepada PT Jasa Marga untuk menangani pembangunan 24 ruas jalan tol di seluruh Jawa, namun belum termasuk rencana pembangunan jalan tol di luar Jawa.
Sementara itu, terkait peran serta BUMN dalam perbaikan infrastruktur di Lampung melalui penggunaan dana CSR, Mustafa menyatakan ketidaksepahamannya.
"Jalan negara maupun jalan provinsi adalah domain pemerintah, BUMN tidak wajib untuk turun tangan melakukan perbaikan," kata dia.
Meski demikian, dia menjelaskan partisipasi BUMN dalam membantu pembangunan infrastruktur dapat dilakukan, namun bukan sebagai penalang kerusakan melalui bantuan CSR.
"BUMN dapat dilibatkan sebagai kontraktor maupun pengembang pembangunannya di tahap awal. Mungkin itu bentuk partisipatif BUMN yang paling masuk akal," ujar dia.
Mustofa hadir di Lampung dalam rangka menghadiri ulang tahun ke 15 PTPN VII, yang meliputi 36 unit usaha pada tiga provinsi di Sumatera.
Pada acara tersebut, dia menyatakan tentang target penambahan belanja modal dari Rp383 Triliun menjadi Rp836 Triliun pada akhir 2014.
Sementara untuk 2011, Mustofa menargetkan keuntungan dari 142 BUMN yang dimiliki pemerintah dapat mencapai sedikitnya Rp120 triliun.
"Target kami pada 2012 mendatang tidak ada lagi BUMN yang mengalami kerugian, dan untuk 15 BUMN yang saat ini sedang mengalami masalah finansial, sedang kami lakukan penyelesaian," kata dia.(*)
(T.KR-AGH/Y006)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
