Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 harus bekerja profesional, transparan, berintegritas, dan akuntabel untuk menjawab keraguan serta pertanyaan publik.
"Masyarakat sedang menyorot kinerja timsel, bagaimana dapat bekerja profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Kalau semua itu dilakukan, maka saya akan memberikan apresiasi, apalagi setiap tahapan dilaporkan tertulis dan akan kami telaah," kata Guspardi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Timsel KPU-Bawaslu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan dalam proses verifikasi calon anggota KPU-Bawaslu harus benar-benar dilakukan secara profesional dan akurat.
Baca juga: Timsel buka ruang partisipasi publik dalam proses seleksi
Guspardi mencontohkan persyaratan calon anggota KPU-Bawaslu harus membuat surat pernyataan 5 tahun tidak boleh menjadi anggota partai politik (parpol).
"Bisa saja surat pernyataan itu dibuat mundur sehingga perlu kerja profesional dan verifikasi yang akurat. Kalau kerja timsel ini independen, maka jawabannya adalah hasil yang dikeluarkan dapat dilihat masyarakat," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengatakan kinerja timsel harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Komisi II DPR terima audiensi Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu
Dia mencontohkan pada seleksi periode lalu ada calon yang dicoret timsel namun ketika ditanyakan Komisi II DPR RI tidak dapat dijelaskan alasan pencoretan tersebut.
"Dulu timsel sempat mencoret salah satu calon, lalu kami panggil namun timsel tidak bisa membuktikan alasannya. Karena itu prosesnya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kalau dicoret maka harus dijelaskan," katanya.
Dia menjelaskan timsel harus mempertimbangkan calon yang memiliki keseimbangan kemampuan teoritis dan praktik. Komarudin tidak menginginkan apabila calon yang terpilih memiliki kemampuan teori tinggi namun kemampuan kerja di lapangan tidak bisa berbuat apa-apa.
Baca juga: Sahroni apresiasi Imigrasi tindak tegas WNA pelanggar prokes
"Pemilu 2024 diperkirakan banyak persoalan karena pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung sehingga butuh manusia super secara fisik dan otak," ujarnya.
Komarudin mengingatkan bahwa komisioner KPU saat ini banyak yang bermasalah karena ada yang terkena teguran dan sampai dipecat. Karena itu, menurut dia, proses seleksi yang dilaksanakan timsel harus benar-benar memperhatikan aspek integritas dan kemampuan "leadership".
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021