Presiden ingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan perubahan iklim

Kita semua, termasuk negara-negara maju, harus menunjukkan langkah lebih konkret dalam hal pengendalian iklim, terutama dalam hal dukungan pendanaan untuk negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan berkembang mengenai perubahan iklim sangat penting untuk dilakukan.

Hal ini disampaikan Presiden ketika mengadakan pertemuan CEOs Forum dengan beberapa investor besar asal Inggris, di Glasgow, Skotlandia, Senin.

“Kita semua, termasuk negara-negara maju, harus menunjukkan langkah lebih konkret dalam hal pengendalian iklim, terutama dalam hal dukungan pendanaan untuk negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy,” kata Presiden sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Senin.

Presiden mengharapkan pendanaan adaptasi sebesar 100 miliar dolar AS dari negara maju segera dipenuhi guna mempercepat upaya penanganan perubahan iklim.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam hal pengendalian iklim. Laju deforestasi kita saat ini yang paling rendah selama 20 tahun, tingkat kebakaran hutan berkurang 82 persen. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove. Ini sangat penting karena mangrove menyimpan karbon 3-4x lebih besar dibandingkan lahan gambut,” tutur Presiden.

Oleh karena itu, Presiden percaya bahwa Indonesia akan dapat memenuhi komitmen pada tahun 2030 di dalam Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen secara unconditional.

“Indonesia telah mengadopsi Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” ujar Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa isu yang dihadapi dunia adalah bagaimana dunia bisa segera mengatasi pandemi COVID-19 sehingga pemulihan ekonomi dunia bisa berjalan lebih cepat. Kepala Negara menjelaskan bahwa saat ini, kondisi COVID-19 di Indonesia sudah sangat membaik.

“Jumlah kasus harian sudah turun sangat jauh dari puncaknya 56ribuan kasus di 15 Juli 2021 menjadi hanya sekitar 400-700 kasus dalam minggu-minggu terakhir ini. Indonesia juga sudah menyuntikkan lebih 187 juta dosis vaksin. Dan sampai dengan akhir tahun lebih dari 50 persen penduduk Indonesia sudah akan menerima dosis 2,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, serta Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.