AP Sambut Baik Kader PDIP Tidak Gabung Kabinet

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyambut baik jajaran kader PDIP yang tidak tergoda atas isu tawaran masuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

AP Batubara yang akrab dipanggil AP mengemukakan hal itu kepada pers di Jakarta, Jumat, menanggapi belum diumumkan rencana perombakan (reshuffle) KIB II dan ketidaksediaannya kader PDIP bergabung ke kabinet.

Sebelumnya diberitakan bahawa Ketua DPP PDIP Puan Maharani diprediksikan akan menduduki salah satu pos kementerian pada perombakan (reshuffle) KIB II dalam waktu dekat.

Namun, AP yang juga tokoh senior PDIP menegaskan, sesuai hasi Kongres PDIP di Bali 2010 bahwa seluruh kader PDIP sepakat berada di luar pemerintahan (oposisi), sehingga jika ada kader yang ikut bergabung dalam KIB II, maka harus mengundurkan diri dari PDIP.

Oleh karena itu, kata AP, jika memang ada kader PDI yang bersedia menjadi anggota Kabinet hasil perombakan, pihaknya tidak melarang, namun dia mengusulkan agar kader tersebut mengundurkan diri dari PDIP dan tidak mengatasnamakan dari PDIP.

AP menegaskan, bahwa kata oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensial, tapi sikap oposisi dari PDIP dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi khususnya mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai UUD 1945, Pancasila dan UU yang berlaku.

"Istilah oposisi memang tidak dikenal dalam Konstitusi, tetapi berbeda pendapat dijamin dalam UUD 1945 sehingga beroposisi secara profesional berupa mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai UU adalah tugas mulia dan dalam upaya memberikan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

AP menyatakan optimis, PDIP sebagai partai oposisi akan mendapat dukungan rakyat karena melakukan pekerjaan mulia dalam kehidupan negara demokratis, yaitu adanya partai yang sanggup mengkritisi kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"PDIP sudah jelas merupakan partai para pejuang demokrasi yang tidak gila pada kekuasaan, sehingga PDIP sebagai oposisi, berkewajiban mengawasi jalannya pemerintahan. PDIP juga akan mendukung proram pemerintah yang sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas" katanya.

Pada kesempatan itu, AP menambahkan, PDIP terus meningkatkan konsolidasi politik dan memberikan pendidikan politik kepada seluruh kadernya yang berorietasi kepada rakyat, sehingga jika dalam Pemilu 2014 tidak menjadi pemenang nomor satu, PDIP bersepakat tidak mencalonkan kadernya sebagai capres.

"Pendidikan politik yang berorientasi kerakyatan itu bahwa PDIP dalam pengabdian kepada masyarakat tidak hanya memenangkan dalam Pemilu, Pilpres dan Pemilukada, tapi memberikan keteladanan etika dan moral kepada rakyat Indonesia" katanya.(*)

(R009/K004)