Angkie berharap pemimpin Komisi Nasional Disabilitas disahkan 2021

Semoga di Hari Internasional Penyandang Disabilitas 2021, Bapak Presiden mengesahkan pemimpin Komisi Nasional Disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia berharap Presiden RI Joko Widodo mengesahkan pemimpin lembaga baru, Komisi Nasional Disabilitas, pada tahun 2021 ini.

Komisi Nasional Disabilitas dibentuk sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Mudah-mudahan di Hari Internasional Penyandang Disabilitas 2021, Bapak Presiden mengesahkan siapa pemimpin Komisi Nasional Disabilitas," ujar Angkie dalam dialog Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XIV: Kesetaraan dan Prestasi Disabilitas secara daring yang diikuti di Jakarta, Senin.

Hari Disabilitas Internasional (HDI) diperingati setiap tahunnya pada 3 Desember.

Angkie mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan tujuh orang komisioner, dengan seorang pemimpin, empat penyandang disabilitas dan dua non-disabilitas.

Di sisi lain, Angkie mengatakan pemerintah berupaya membangun kebijakan terbaik yang terus diharmonisasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, tak terkecuali pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas.

Misalnya, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah untuk membangun fasilitas publik ramah disabilitas, meskipun di setiap daerah memiliki tantangan masing-masing.

Selain itu, pengesahan sembilan peraturan turunan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam kurun waktu satu tahun merupakan bentuk harmonisasi dan koordinasi seluruh kementerian teknis.

Angkie mengatakan dengan momentum Peparnas XVI di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Papua, membuktikan implementasi amanat UU tersebut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kita tahu ini implementasi bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Terbukti Peparnas adalah harmonisasi yang baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan untuk penyandang disabilitas," ujar dia.

Hal tersebut akan berdampak pada kenyamanan atlet penyandang disabilitas saat bertanding, dan Papua sendiri akan menjadi percontohan bagi daerah lain, yang menembus tantangan sulit mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang inklusif.