Nurul Arifin : Keistimewaan Yogyakarta pada Penetapan Gubernur

Sleman (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin menilai bahwa keistimewaan Yogyakarta yang sesungguhnya adalah terletak pada mekanisme penentuan gubernur dan wakil gubernur yang melalui sistem penetapan.

"Selain sisi historis dan budaya keistimewaan Yogyakarta ini sesungguhnya terletak pada penetapan gubernur dan wakil gubernur," katanya seusai penjaringan aspirasi Komisi II DPR RI di Rumah Dinas Bupati Sleman, Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, pihaknya akan berjuang keras untuk agar dalam pembahasan RUUK DIY di DPR nanti dapat memutuskan mekanisme penetapan dalam penentuan pejabat gubernur dan wakil gubernur.

"Memang saat ini masih banyak pertentangan di DPR antara mekanisme pemilihan dan penetapan, namun saya akan mendorong teman-teman di Fraksi Golongan Karya agar dapat satu pendapat yakni penetapan," katanya.

Ia mengatakan, berlarutnya pembahasan RUUK DIY ini karena ada banyak kepentingan di balik itu, baik kepentingan politik, ekonomi maupun kepentingan lainnya.

"Saya bisa merasakan ini, banyak kepentingan yang bermain dalam pembahasan RUUK DIY ini, namun saya tetap akan berjuang untuk menyampaikan dan meloloskan aspirasi masyarakat Yogyakarta ini," katanya.

Nurul mengatakan, sebenarnya eksekutif tidak perlu terlalu kaku dalam masalah ini dan semua serahkan kepada kehendak rakyat.

"Serahkan semua kepada rakyat Yogyakarta, jika saat ini rakyat menghendaki penetapan Sultan sebagai gubernur ya dilakaksanakan saja, ini nanti akan terus berproses dan rakyat yang akan menilai dan menentukan, sehingga jika nanti rakyat sudah tidak menghendaki penetapan ya sudah pakai mekanisme lain," katanya.

Ia mengatakan, belajar dari pemberontakan rakyat yang terjadi di sejumlah negara kerajaan di timur tengah maka akan dapat diambil garis tengahnya, jika rakyat tidak menghendaki maka akan terjadi penolakan.

"Ini sama saja dengan mekanisme penetapan, jika rakyat masih merasa Sultan mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan maka mereka tentunya masih akan menghendaki Sultan sebagai gubernur, nah jika tidak lagi maka rakyat tentunya juga akan bersikap," katanya.

(ANTARA/S026)

26 Mei 2011

Anggota DPR harus punya sikap akan keutuhan NKRI, yang harus diingat bahwa negeri ini dibentuk atas semua jasa Rakyat Indonesia tentu Pancasila dan UUD 45 harus duberlakukan pada semua daerah di Indonesia tanpa pandang bulu, Saya berharap Yogyakarta jangan merasa paling berjasa atas berdirinya Indonesia, untuk itu sebaikmya mari kita berfikir jernih atas apa yg disepakati bersama akan keutuhan Indonesia. jangan ada saling memaksakan kehendak yang terbaik kita junjung tinggi jiwa kebangsaan serta nasiolisme sejati sebagai bangsa Indonesia. KALAU UUD 45 MENGATAKAN PEMILIHAN YA harus bisa menerima dong,

0 0 Balas LaporkanHapus
1. 16 Juni 2011
  
  Sapa bilang kalau UUD 45 mengatakan pemilihan? Kalo belum pernah baca UUD jangan asal komen sok tau dong ah, ahahaha.
  
  BACA INI DULU BAAANG: http://www.beritaindonesia.co.id/nasional/antara-keistimewaan-dan-konstitusi Ngakak saya baca komentar anda yg sempit, bicara UUD 45 pdhl ga tau soal hukum sama sekali... :)
  
  0 0 LaporkanHapus