Permintaan itu, menurut Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, disampaikan oleh Presiden Yudhoyono pada pertemuan dengan PPP.
"Yang saya tangkap beliau sudah menilai baik komitmen yang dijalankan PPP. Yang saya tangkap, beliau menyampaikan penegasan, memang Presiden meminta untuk meningkatkan komitmen partai politik koalisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," jelas Suryadharma yang menjabat Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Bersatu II itu.
Dalam pertemuan itu, lanjut Suryadharma, PPP pun menyampaikan penegasannya untuk tetap bersama pemerintah sampai akhir periode jabatan Presiden Yudhoyono pada 2014.
Menurut dia, Presiden Yudhoyono pada pertemuan yang berlangsung santai itu menyampaikan keinginannya untuk menataulang koalisi agar berjalan lebih baik.
"Beliau bilang nanti akan kita tata lagi dengan lebih baik. Saat ini posisi PPP menunggu, kita belum memberi masukan apa-apa. Kemarin sih kita ngobrol-ngobrol ringan saja begitu, tidak ada masukan secara khusus," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan, penataan ulang koalisi saat ini ditujukan untuk menyamakan persepsi partai politik anggota koalisi baik di tataran eksekutif maupun legislatif.
"Koalisi itu di pemerintahan maupun di parlemen, jadi tidak bisa koalisinya mau di pemerintahan saja, tapi di parlemen tidak koalisi. Padahal, kebijakan pemerintahan kan dibuat bersama antara pemerintah dengan parlemen," tuturnya.
Karena itu, lanjut Andi, partai politik yang berada di eksekutif maupun di parlemen harus memiliki semangat yang sama dan sejalan agar koalisi dapat berjalan baik serta efektif.
Sedangkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring kembali mengingatkan agar proses komunikasi dalam koalisi dan sekretariat gabungan diperbaiki guna menghindari kesalahpahaman.
Ia juga mengusulkan peninjauan ulang komitmen politik antara partai-partai politik pendukung koalisi dengan Presiden Yudhoyono yang ditandatangani pada Oktober 2009.
"Kalau poin-poinnya perlu diperbaharui, kita sepakati bersama-sama, kita tandatangani bersama-sama. Yang jelas, apa pun kesepakatannya harus committed ke depannya, jangan berubah-ubah," ujarnya.
Tifatul yang Menteri Kominikasi dan Informatika itu juga mengusulkan pemisahan anggota yang duduk dalam sekretariat gabungan koalisi dengan mereka yang menjabat dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
Menurut dia, selama ini yang terjadi adalah kesalahpahaman serta kurangnya komunikasi antara partai politik pendukung koalisi yang berada di parlemen dalam menanggapi beragam isu yang berkembang sangat cepat.
Masalah itu, lanjut dia, kemudian merembet ke dalam kabinet sehingga menimbulkan kesan seolah-olah terjadi perpecahan di dalam kabinet.
"Karena yang sebenarnya sering salah ini kan yang di parlemen. Kemarin saja yang masalah itu di parlemen, terus dibawa-bawa ke kabinet. Padahal di kabinet tidak ada masalah, semua kompak kita. Jadi masalah sebenarnya bukan kabinet, itu sudah melalui evaluasi dari Presiden," demikian Tifatul.
(D013//D011)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
