Batam (ANTARA) - "Kalau pemerintah bisa membantu wisman Rp2,5 juta, lebih baik," demikian ide seorang pelaku usaha pariwisata dalam rapat persiapan Travel Bubble yang digelar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akhir Oktober 2021.
Empunya ide beralasan, wisman (wisatawan mancanegara) harus merogoh kocek terlalu banyak untuk mengunjungi Batam, Bintan dan daerah lain di Kepri. Mereka harus membayar biaya PCR, visa, juga karantina, dan ini terlalu berat. Maka sebaiknya mereka dibantu.
Sebuah ide di luar kotak yang menggambarkan kerinduan mereka untuk dapat melayani wisman kembali. Gagasan yang terkesan panik.
Untungnya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mampu menjawab ide itu dengan baik, bahwa uang negara harus dipergunakan dengan bijaksana, tidak boleh sembarangan.
Pariwisata rontok
Sebanyak 2.864.795 wisatawan mancanegara mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 2019. Capaian ini membuat Kepri menduduki peringkat provinsi kedua paling banyak dikunjungi wisman, setelah Bali.
Tapi itu dulu, sebelum pandemi COVID-19 meneror dunia, membuat pintu-pintu perbatasan antarnegara ditutup, menjadikan tiap individu seperti tahanan rumah dengan tagar #dirumahsaja demi terhindar dari paparan Virus Corona.
Pandemi membuat industri pariwisata di Kepri runtuh seketika, utamanya Batam, sebagai kota yang memiliki kontribusi terbesar atas kunjungan wisman ke Kepri.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kota Batam, pada Januari 2020, sebanyak 156.752 wisman datang ke Batam, lalu Februari 2020 menurun menjadi 95.256 kunjungan, Maret 2020 sebanyak 43.564 kunjungan, April 2020 sebanyak 1.133, dan terus anjlok.
Tidak heran apabila kemudian rencana pemerintah untuk membuka perbatasan secara terbatas dengan Singapura bagaikan segelas air dingin di tengah gurun pasir yang panas dan tandus.
Maka sejak beberapa bulan terakhir mereka bersiap, utamanya Batam dan Bintan yang digadang sebagai pilot project Travel Bubble bersama Bali.
Pelaku pariwisata bebenah dengan menerapkan Cleanliness, Health, Safety, and Enviropment Sustainability (kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan) sebagai protokol kesehatan di lingkungan pariwisata. Pemerintah pun menyiapkan regulasinya.
Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Survailance Epidemologi Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam Romer Simanungkalit menyebutkan, syarat WNA untuk masuk Indonesia adalah menjalani karantina selama lima hari.
Seperti dalam konsep travel corridor arrangement Indonesia-Singapura, maka WNA hanya bisa melakukan kunjungan terbatas di tempat yang sudah ditentukan. Bila pun travel bubble diterapkan, maka WNA hanya bisa berada di gelembung-gelembung perjalanan, yaitu hanya di Nongsa Kota Batam dan Bintan Resor di Bintan.
"Kalau pariwisata dibuka, kami dari KKP di pintu masuk, mendukung sepenuhnya," kata dia.
Jangan samakan Bali
Mendengar aturan karantina, pelaku usaha gelisah. Karena karakteristik wisman yang datang ke Kepri berbeda dengan mereka yang berlibur ke Bali.
Umumnya, pelancong yang datang hanya menghabiskan waktu selama akhir pekan di Kepri. Paling banyak pun hanya tiga hari.
Data BPS pun menyebutkan demikian. Saat wisman masih bolak-balik Kepri pada Desember 2019, rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia pada hotel berbintang sebesar 1,76 hari.
Lalu bagaimana mungkin seorang wisman menjalani karantina lima hari untuk berlibur selama dua hari.
Pelaku usaha Steven mengatakan, apabila pemerintah memberlakukan karantina wilayah, maka itu lebih memungkinkan bagi wisman. Sehingga mereka bisa berlibur sambil menjalani karantina. Namun tidak hanya di kamar, melainkan wilayah.
"Kalau karantina wilayah 'golfer' bisa datang. Tapi kalau lima hari di kamar, mereka enggak mau," kata dia.
Dan sebenarnya tiga hari saja sudah cukup, karena pegolf biasa datang ke Batam dan Bintan pada Jumat, kembali pada Ahad.
Hal senada dikatakan Chairman Nongsa Sensation Andy Fong, yang menyatakan wisman masih mau datang apabila pemerintah menerapkan karantina wilayah, bukan karantina di kamar. Kemudian, cek PCR hanya dua kali, yaitu di negara asal sebelum datang ke Kepri, dan saat hendak kembali ke negaranya.
"Kalau karantina di kamar, tidak memungkinkan. Tapi kalau wilayah masih bisa, dengan PCR ambil di negaranya, dan ketika mau pulang baru PCR. Saya yakin bisa," kata dia.
Gelombang ketiga COVID-19
Pembukaan perbatasan Indonesia-Singapura memang dirindukan, namun apabila syaratnya terlalu berat, maka wisman tidak ada yang mau datang.
Karenanya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berulang kali menanyakan kesiapan pelaku usaha.
Ia mengingatkan, apabila kebijakan travel bubble diterapkan, maka operasional pelayaran harus kembali dibuka, demikian pula resor dan hotel. Apakah kondisi itu memungkinkan untuk pelaku usaha.
"Dengan kondisi ini apakah mau mulai?," tanya Gubernur.
Gubernur juga menanyakan, apakah pelaku usaha bersedia apabila kebijakan itu diundur hingga tahun depan. Karena ia optimistis kondisi akan lebih baik pada 2022. Sayang, pertanyaan yang diajukan beberapa kali itu tidak dijawab tegas pelaku usaha dalam rapat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyatakan pemerintah masih harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pemerintah tidak ingin gelombang ketiga COVID-19 terjadi.
"Presiden dan pemerintah pusat berhati-hati. Karena pengalaman dulu hijau, setelah Lebaran melonjak naik. Sekarang memang turun, tapi tidak bisa memastikan itu terjaga," kata Gubernur.
Pemerintah mengindikasikan ada peningkatan COVID-19 di beberapa daerah, meski kecil, sehingga kebijakan karantina lima hari dan PCR ketat bagi WNA tetap harus diterapkan.
Apalagi, kondisi penularan COVID-19 di dunia belum membuat lega. Termasuk di Singapura, negara yang diharapkan mendatangkan wisman. Penularan COVID-19 di sana justru sedang relatif tinggi.
Karenanya Gubernur mencari jalan tengah, agar industri pariwisata dapat dibuka kembali bagi wisman, namun antisipasi gelombang ketiga pun harus dijalankan dengan ketat.
Ia menyatakan akan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar memberikan keluangan kebijakan keluar-masuk wisman di Kepri, demi mendorong roda ekonomi daerah setempat.
"Saya akan membawa permohonan diskresi ke pemerintah pusat agar boleh memberlakukan karantina kawasan, kalau boleh tiga hari saja, dan kalau memungkinkan PCR masuk PCR di sini pulangnya baru PCR lagi dengan syarat memiliki dokumen vaksinasi dua dosis," kata Gubernur.
Ia berharap, warganya tetap sehat di tengah ekonomi yang bugar.
Editor: Arief Mujayatno
Copyright © ANTARA 2021
