Padang (ANTARA News) - Tim Pengawasan Penanggulangan Bencana Alam DPR RI, meminta pemerintah kabupaten/kota yang berada di kawasan pesisir pantai Sumbar, mengoptimalkan program simulasi tsunami supaya masyarakat lebih siap menghadapi bencana.
"Kita tentu tidak berharap bencana gelombang tsunami kembali melanda Sumbar, tapi sebagai langkah siaga tentu penting. Kegiatan ini hendaknya jadi program bagi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi," kata anggota DPR Dapil Sumbar itu, Darizal Basir di Padang, Rabu.
Tim PPBA DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, meninjau perkembangan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2009, serta langsung melihat fisik rumah masyarakat yang mendapat bantuan gempa.
Menurut Darizal, setidaknya pemerintah kabupaten/kota yang berada di garis pantai, seperti Padang, Padangpariman, Pesisir Selatan dan lainnya harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan simulasi.
Dalam wadah program simulasi tsunami itu, bisa melibatkan berbagai elemen dan instansi, termasuk aparat keamanan di daerah.
Terkait, puluhan ribu warga yang bermukim di kawasan pinggir pantai tujuh kabupaten/kota di Sumbar, bila bencana tsunami terjadi bisa menelan banyak korban jiwa.
Kejadian demikian, tentu tidak diingikan sehingga diperlukan masyarakat punya pengetahuan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam tersebut.
"Bencana alam siapa yang bisa memastikan, tapi sebagai masyarakat yang berada daerah rawan bencana, jelas bekal pertama siap siaga sehingga bisa memperkecil jatuhnya korban," katanya.
Kesempatan yang sama, anggota DPR RI, Djufri menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta menyediakan tempat stok logistik dan perlengkapan penanggulangan bencana.
Terkait, bila terjadi bencana misalnya gempa bumi dahsyat dan memutuskan akses jalan antar daerah, tentu akan menyulitkan dalam pendistribusian logistik.
"Walaupun tempatnya sederhana, tetapi pemerintah kabupaten/kota sudah ada mencadangkan tempat penumpukan logistik, sehingga bisa cepat melakukan tindakan saat terjadi bencana," kata wakil rakyat Fraksi Demokrat itu.
Mantan Wali Kota Bukittinggi dua periode itu, meminta pemerintah provinsi selalu dan terus mengingatkan kabupaten/kota dalam persedian kudang logistrik itu.
Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim menanggapi, bahwa kabupaten/kota yang terutama berada pada kawasan pesisir pantai sudah sepakat, bahkan telah menyiapkan jalur evakuasi tsunami.
Selain itu, berkaitan pelatihan atau simulasi tsunami sudah jalan, dan bahkan smapai tiga kali setahun yang laksanakan melalui kerjasama pemerintah kab/kota dengan Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) Indonesia.
Selama ini, kata Wagub, respons pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat terhadap kerjasama dengan Kogami cukup positif, sehingga pelaksanaan tsunami difokuskan juga pada kalangan pelajar mulai dari tingkat SD.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota sudah menganggarkan juga, bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) banyak alokasi dana yang diperuntukan untuk mitigasi dan tinggal pengusulan masyarakat.
"Kita juga mengingatkan pada kabupaten/kota di Sumbar, bisa juga memanfaatkan peluang dana dari pusat dan pihak lain dalam rangka membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam," katanya.(*)
(T.KR-SA/M027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
