Staf Khusus: Presiden Fokus Penataan Koalisi

Bisa saja ada beberapa penyesuaian dalam kesepakatan baru

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum membicarakan nama orang dalam komposisi Kabinet Indonesia Bersatu II karena presiden masih fokus pada penataan koalisi di tingkat partai politik, kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga.

"Belum sampai pada pos dan orang," katanya ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Presiden sampai saat ini baru membangun komunikasi pada tingkat partai politik. Komunikasi dengan pimpinan partai politik itu akan terus dilakukan sampai ada kesepakatan tentang penataan koalisi.

"(komunikasi dengan parpol) masih berlangsung, dan proses itu akan memasuki babak baru, yaitu merumuskan pertimbangan-pertimbangan penting untuk pada akhirnya dipakai sebagai bahan pertimbangan menata koalisi," katanya.

Menurut dia, diskusi tentang perombakan kabinet itu sebenarnya adalah akibat jika ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam penataan koalisi.

Namun, dia kembali menegaskan, sampai saat ini presiden belum pernah membicarakan nama orang dalam susunan kabinet.

"Percakapan mengenai orang, sebanarnya sampai hari ini, belum menyentuh membicarakan orang," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, masih ada peluang untuk melakukan penyesuaian dalam kesepakatan baru antarpartai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bisa saja ada beberapa penyesuaian dalam kesepakatan baru. Namun persisnya akan kembali pada keputusan akhir yang disepakati antara presiden dan pimpinan parpol. Tapi sekarang format partai koalisi dan seperti apa persisnya belum bisa saya informasikan. Belum diketahui," katanya.

Julian menyatakan hal itu setelah Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie bertemu dengan Presiden Yudhoyono selama lebih kurang satu jam di kompleks Istana Presiden.

Kedua tokoh itu telah sepakat untuk melakukan sejumlah langkah untuk menata memperbaiki komunikasi dalam koalisi.
(*)