Pemerintah Dorong Konsorsium BUMN Tangani Double Track

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendorong badan usaha milik negara membentuk konsorsium untuk mengambil alih proyek pembangunan jalur ganda kereta api (double track) Jakarta-Surabaya.

"Sejumlah BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan bank-bank BUMN dimungkinkan bersinergi untuk menuntaskan double track tersebut yang memang mendesak diselesaikan," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar disela penandatanganan kredit sindikasi BNI dan BRI Rp4,02 triliun kepada PT KAI di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu.

Menurut Mustafa, BUMN menawarkan pembangunan jalur ganda tersebut senilai Rp6,5 triliun, lebih rendah dibanding angka versi pemerintah dalam APBN sekitar Rp9 triliun hingga 2014.

Mustafa mengharapkan, dengan mendapat subsidi dari pemerintah sebesar Rp1 triliun, sisa dana yang dibutuhkan hanya berkisar Rp5,5 triliun yang dapat diupayakan dari pembiayaan perbankan atau mencari sumber pendanaan lainnya.

"Jika APBN bisa membantu Rp1 triliun berupa penyertaan modal pemerintah, dan diberi hak kelola 25 tahun, kami yakin semuanya akan beres dalam tempo dua tahun," ujarnya.

Menurut catatan, jalur kereta api Jakarta-Surabaya yang hingga kini belum berjalur ganda yaitu lintas Pekalongan-Surabaya sepanjang sekitar 380 kilometer.

Wilayah yang sudah memilik jalur ganda yaitu Jakarta-Cirebon, lintas tengah Cikampek-Purwokerto, dan di lintas selatan Kutoarjo-Jogja-Solo, serta di utara Larangan-Petarukan.

Mustafa menjelaskan, bank milik negara seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri diharapkan juga ikut mendanai proyek double track tersebut karena sangat layak untuk membiayai.

"Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham BUMN berkomitmen untuk membiayai proyek tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan jalur ganda Jakarta-Surabaya itu efektif untuk mengurangi beban transportasi darat yang saat ini sudah sulit untuk dimaksimalkan.

"Kalau double track tuntas, daya angkut hingga 10.000 kontainer per minggu dapat dicapai karena distribusi akan lebih cepat dan efisien," katanya.

Selain perbankan plat merah, PT Jasa Marga dan sejumlah BUMN Karya dengan segala pengalaman yang dimiliki perusahaan itu juga dapat dilibatkan sehingga lebih memudahkan penuntasan proyek tersebut.

Sementara itu Direktur Keuangan PT KAI Kurniadi Atmosasmito menuturkan, saat ini pihaknya sudah menyelesaikan studi kelayakan untuk menuntaskan proyek tersebut.

"Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp5,6 triliun, namun sesuai dengan yang disebutkan Menteri bisa ada penyertaan modal pemerintah sekitar Rp1 triliun," ujarnya.

Sumber pendanaan selain dari internal perusahaan juga akan diupayakan dari pinjaman perbankan maupun sumber lain.

"Tidak tertutup kemungkinkan kami mencari pembiayaan di luar perbankan. Tapi kami perkirakan bank BUMN mampu membiayai proyek ini," ujarnya.

(R017/N002/S026)