"Kita sepakat perlu membantu penyediaan dana bagi Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT yang digunakan untuk pembebasan lahan," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Hal tersebut dikatakan Menkeu Agus usai dirinya mengikuti rapat pembahasan jalan tol yang dipimpin Wakil Presiden Boediono dan diikuti Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Sembilan ruas tol Transjawa yakni, Cikampek-Palimanan (116 Km), Pejagan-Pemalang (57,5 km), Pemalang-Batang (39 km), Batang-Semarang (75 km), Semarang-Solo (75,7 km), Solo-Mantingan-Ngawi (90,1 km), Ngawi-Kertosono (87 km), Kertosono-Mojokerto (40,5), Surabaya-Mojokerto (36,27 km).
Menurutnya, dalam rapat tersebut juga dilaporkan mengenai kesiapan BPJT dan pihak regulator untuk bekerjasama dengan para investor untuk mencapai target 2014 selesai Transjawa.
Agus mengatakan, terkait pembahasan adanya bantuan tersebut tentu akan ada beberapa investor yang masih harus diajak bicara dengan BPJT.
Pembicaraan dengan para investor, kata Agus sangat penting mengingat di semua ruas jalan terdapat kondisi yang berbeda.
"Ada yang sudah dibebaskan lahan 90 persen, ada yang baru bebas lahan 0,5 persen, ada yang baru dua persen," kata Agus.
Untuk itu, kata menkeu, pemerintah sepakat akan mengajak pembicaraan dengan para investor untuk membicarakan komitmen agar penyelesaian ruas jalan bisa selesai 2014.
Menkeu mengakui, pembebasan lahan adalah kunci kalau mau pembangunan ruas Transjawa tahun 2014.
Juru bicara Wapres Yopie Hidayat mengatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat penyelesaian sembilan ruas jalan tol Transjawa secara tuntas sepanjang sekitar 660 kilometer.
"Seperti kita ketahui, hambatan utama adalah pembebasan tanah. Untuk itu, Pemerintah akan mengupayakan semua biaya pembebasan tanah baik melalui BLU maupun melalui APBN," katanya.
Dianggarkan
Yopie mengatakan, kewajiban utama pemerintah adalah pembebasan tanah yang membutuhkan dana Rp 3,85 triliun. Pemerintah akan menganggarkan dana ini pada APBNP 2011.
"Selain itu, BPJT sudah berbicara dengan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk memberikan talangan, begitu dana dari APBN turun, dana talangan akan dilunasi," kata Yopie.
Dikatakannya, yang menjadi salah satu prioritas adalah mengatasi sumbatan pembangunan jalan tol ruas Cikampek-Palimanan.
Saat ini pembebasan tanah untuk ruas tersebut, katanya, sudah 90 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2011.
Setelah itu konstruksi bisa segera dimulai, sementara ruas-ruas lain juga akan diselesaikan dengan mengatasi berbagai hambatan termasuk perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) jika diperlukan.
Setelah Pemerintah memenuhi kewajiban membebaskan tanah, pada saat yang sama Pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tidak berhasil memenuhi kewajibannya.
"Pemerintah melakukan evaluasi, termasuk mengecek kembali ekuitas serta kemampuan finansial BUJT dalam mengerjakan konstruksi," katanya.
Dikatakan Yopie, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai ketentuan untuk pengakhiran kontrak dengan BUJT yang gagal memenuhi kewajibannya agar penyelesaian ruas jalan tol tidak terganggu.
Berbagai opsi itu termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban BUJT untuk menjual saham kepada investor pengganti yang lebih mampu.
Alternatif lain adalah pemerintah dapat menunjuk BUMN sebagai pengganti BUJT yang wanprestasi.(*)
(T.A025/B011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
