Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat, Senin (7/3), menyatakan hak untuk melancarkan protes harus dihormati di mana pun juga, termasuk di Arab Saudi.
Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi pada Sabtu (5/3) menyatakan protes tidak sah, di tengah beragam seruan bagi demonstrasi guna menuntut perubahan di kerajaan yang ultra konservatif itu, demikian laporan media negara.
Namun jurubicara Departemen Luar Negeri AS Philip Crowley mengatakan, "Amerika Serikat mendukung sejumlah hak universal, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan menyampaikan pendapat".
"Semua hak itu harus dihormati di mana saja, termasuk di Arab Saudi," katanya.
Sikap Arab Saudi mengenai protes "sesungguhnya tidak baru" tambahnya.
"Kami telah berkomunikasi mengenai sikap kami kepada pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari dialog reguler yang berlangsung dan telah berjalan beberapa waktu," katanya.
Pada Ahad (6/3), ulama penting Arab Saudi mengecam sebagai "tidak-Islami" seruan untuk demonstrasi dan petisi yang meminta pembaruan di kerajaan padang pasir itu, sehari setelah pemerintah memperingatkan warga agar tak berunjuk-rasa.
Dewan Ulama Senior menganggap bahwa "pembaruan dan nasehat tidak akan berlangsung melalui demonstrasi dan metode yang bersifat menghasut pendurhakaan", dalam satu pernyataan yang diangkat oleh kantor berita SPA, seperti dilaporkan AFP.
Pernyataan dari dewan yang memiliki 10 anggota itu, yang dipimpin oleh Mufti Arab Saudi, dikeluarkan ketika para pegiat melalui Internet menyerukan demonstrasi pada 11 dan 20 Maret guna meminta perubahan di kerajaan yang sangat konservatif itu.
"Dewan menekankan bahwa demonstrasi dilarang di negara ini, dan bahwa cara Islam mewujudkan kepentingan bersama adalah dengan memberikan nasehat," katanya.
Dewan tersebut juga mengecam petisi belum lama ini, yang ditujukan kepada Raja Abdullah oleh para intelektual dan pegiat hak asasi manusia, yang mendesak perubahan besar guna mengubah monarki absolut menjadi kerajaan konstitusional.
"Perubahan dan nasehat adalah cara Islami dan akan membawa manfaat serta mencegah kejahatan, dan bahwa itu tidak terjadi melalui pernyataan yang bersifat mengintimidasi dan menghasut berdasarkan tandatangan yang dikumpulkan," katanya.
Dewan meminta pemerintah untuk "melakukan tugas mereka sesuai dengan undang-undang di wilayah ini", yang tampaknya adalah izin keagamaan untuk menggunakan kekuatan terhadap demonstran.
Kementerian Dalam Negeri, Sabtu (5/3), mengatakan demonstrasi seperti itu dianggap tidak sah di Arab Saudi, dan mengingatkan para pengunjuk rasa bahwa pasukan keamanan diizinkan untuk menindak tegas protes massa.
Pada Jumat, beberapa ratus warga Syiah berunjuk-rasa di Provinsi Timur, meminta pembebasan seorang ulama Syiah yang ditangkap, Sheikh Tawfiq al-Aamer, dan tahanan lain, kata beberapa saksi.
Unjuk rasa yang sama diadakan di Al-Qatif, juga di Provinsi Timur, tapi dibubarkan oleh polisi, kata mereka.
Pada Kamis malam, 22 orang ditangkap ketika polisi membubarkan unjuk rasa di Al-Qatif, tempat para pengunjuk rasa meminta pembebasan tawanan, kata Ibrahim al-Mugaiteeb, ketua Human Rights First di Arab Saudi.
Pada Jumat, 12 pria berkumpul di pintu masuk masjid Ar-Rajhi di Riyadh, salah satu masjid penting di ibukota Arab Saudi, untuk mengulangi slogan yang mengecam "penindasan" dan monarki, kata beberapa saksi.
Tiga pria ditangkap, kata mereka. (C003/A011/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
