ADB beri pinjaman 500 juta dolar AS untuk RI dorong lingkungan usaha

Jakarta (ANTARA) - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,2 triliun guna mendukung upaya Pemerintah Indonesia mendorong lingkungan usaha yang makin kompetitif dan ramah investasi, serta mempercepat pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19.

Pinjaman berbasis kebijakan, yang diiringi oleh bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan, didesain agar menjadi bagian penting dari strategi pemerintah melakukan pemulihan pasca pandemi COVID-19.

"Subprogram ini akan membantu Indonesia menciptakan lingkungan yang ramah investasi, memfasilitasi perdagangan, dan membangkitkan dunia usaha,” kata Direktur ADB untuk Manajemen Publik, Sektor Keuangan, dan Perdagangan di Asia Tenggara Jose Antonio Tan III dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan aspek pertama dari tiga subprogram dalam Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Akselerasi Perdagangan (Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) akan mendukung upaya reformasi Indonesia yang sedang berjalan untuk mempermudah langkah-langkah memulai usaha, menarik investasi asing langsung bagi sektor manufaktur, dan menyederhanakan transaksi terkait lahan bagi investor.

Subprogram pertama tersebut juga bertujuan untuk membantu pemerintah meningkatkan layanan logistik, memfasilitasi perdagangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memberi insentif bagi perusahaan dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan keterampilan pekerja.

“Program ini mendukung pelaksanaan strategi kemitraan ADB untuk Indonesia periode 2020–2024, khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui reformasi," tutur Jose.

Jose menilai Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja yang muda, dan pasar domestik yang besar, namun rata-rata pertumbuhan ekonominya masih berkisar di level lima persen dan pada 2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang pertama sejak krisis keuangan Asia.

Dengan demikian, Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar tujuh persen agar mampu mencapai target untuk pulih dari pandemi dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Ia mengatakan reformasi struktural juga diperlukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Akselerasi Perdagangan juga berupaya meningkatkan kesetaraan gender, dengan meningkatkan pengumpulan data pada usaha milik perempuan serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan usaha dengan pemerintah.

"Dengan mendukung rencana pembangunan jangka menengah, program ini selaras dengan sasaran iklim pemerintah, atau kontribusi yang ditentukan secara nasional, berdasarkan Kesepakatan Paris," ucap Jose.