KKP cari solusi dampak infrastruktur air terhadap kinerja perikanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencari solusi terkait dampak pembangunan infrastruktur air yang selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi juga berdampak kepada terganggunya jalur migrasi ikan.

"KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), bekerja sama dengan lembaga penelitian Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR), yang didukung oleh The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) dalam Project FAO IFish, melaksanakan kemitraan strategis untuk mengantisipasi pembangunan infrastruktur air," kata Plt Kepala BRSDM KKP Kusdiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Menurut Kusdiantoro, terganggunya jalur migrasi ikan akibat pembangunan infrastruktur air bukan hanya di Indonesia namun juga di seluruh Asia Tenggara.

Untuk itu, ujar dia, melalui Project Translating Fish Passage Research Outcomes into Policy and Legislation Across South East Asia, BRSDM bersama dengan ACIAR berupaya untuk mencari solusi ekologi keberadaan struktur bangunan di badan sungai terhadap keberlanjutan siklus hidup sumber daya ikan.

Hal tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui penyadartahuan dan memasyarakatkan kerangka kebijakan keberadaan jalur ikan atau fishways yang memungkinkan migrasi ikan di jaringan sungai dengan infrastruktur dam.

Ia mengungkapkan, Sungai Serayu terpilih menjadi salah satu studi kasus karena Sungai Serayu yang bersumber dari Wonosobo mengalir melewati Banajarnegara, Purbalingga, Banyumas hingga bermuara di Cilacap adalah salah satu ekosistem perikanan darat yang jika dikelola dengan baik menjadi potensial untuk ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjadi nadi pertanian di sepanjang aliran sungai.

Lebih lanjut dikatakan Kusdiantoro, pembangunan fishways dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar sungai, namun tentu saja dengan didukung peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan perikanan untuk pengaplikasian program dalam skala luas.

"Kami sebagai pemangku kebijakan di tingkat pusat sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga SDA dan ekosistemnya," ucap Kusdiantoro.

Sebagai informasi, BRSDM telah menjalin kerja sama yang cukup lama dengan ACIAR, khususnya dalam bidang perikanan termasuk di dalamnya tentang teknik budidaya dan manajemen kesehatan (ikan, lobster dan rumput laut) serta harvest strategy komoditas perikanan laut.