"PKS masih menunggu undangan atau keputusan dari Presiden Yudhoyono yang berjanji akan mengambil sikap soal koalisi dan menyampaikan ke partai-partai politik anggotanya," kata Mahfudz Siddiq di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sebelumnya Presiden Yudhoyono dalam pidatonya, Rabu (1/3), menyatakan akan mengambil keputusan soal koalisi dalam beberapa hari dan menyampaikannya ke partai-partai koalisi.
Menyikapi pidato Presiden Yudhoyono tersebut, menurut dia, sikap PKS akan menunggu keputusan politik dari Presiden Yudhoyono.
"Sikap PKS ini diputuskan setelah DPP PKS melakukan rapat konsultasi dengan Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin, di Lembang, Bandung, pada Kamis (3/3) malam," katanya.
Pada rapat konsultasi itu, katanya, seluruh unsur PKS yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Partai (MPP), dan Dewan Syariah Partai (DSP) memberikan penjelasan yang kemudian dibuat kesepakatan.
Ketua Komisi I DPR RI ini menambahkan, DPP PKS melakukan rapat khusus dengan Ketua Majelis Syuro PKS, karena kebijakan koalisi adalah keputusan majelis syuro yang dipimpin KH Hilmi Aminuddin.
Pada rapat khusus tersebut, katanya, Presiden PKS Luthfi Hasan, memaparkan tiga dokumen koalisi, yakni piagam koalisi, agenda koalisi, dan "code of conduct".
"Kesimpulan dari paparan dan pembahasan, secara substansi sikap-sikap politik PKS tidak ada yang bertabrakan dengan ketiga dokumen tersebut," katanya.
Secara teknis prosedural, kata dia, juga bisa diperdebatkan karena terakhir soal usulan hak angket mafia pajak, belum sampai pada kesepakatan di sekretariat gabungan (Setgab) koalisi.
Mahfudz menambahkan, komunikasi kesepakatan ini dilakukan langsung antara Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin dengan Presiden Yudhoyono, baik menjelang pemilihan presiden pada 2004 maupun 2009.
Jika Presiden Yudhoyono akan memformat ulang koalisi, kata dia, maka harus dilakukan melalui komunikasi langsung antara Presiden Yudhoyono dengan Ketua Mejelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin.
(R024/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
