Isu Perombakan Kabinet Tak Ganggu Kinerja Menteri

"Kalau soal koalisi itu, saya kira selama perjanjian politik belum dicabut, ya berlangsung terus."

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, layaknya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengaku masih konsentrasi bekerja dan tidak terganggu dengan isu perombakan (reshuffle) kabinet.

Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan bahwa selama perjanjian politik Golkar dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyobo dalam koalisi belum dicabut, maka dirinya tetap bekerja seperti biasa.

"Kalau soal koalisi itu, saya kira selama perjanjian politik belum dicabut, ya berlangsung terus. Artinya, posisinya seperti sekarang di dalam koalisi," ujarnya.

Agung mengemukakan, pekerjaannya tidak terganggu dengan isu perombakan kabinet, dan sampai saat ini tidak mengalami masalah komunikasi dengan Presiden Yudhoyono maupun menteri-menteri lainnya.

Meski demikian, Agung mengatakan, Presiden Yudhoyono tidak secara khusus memberi arahan kepadanya, agar berkonsentrasi bekerja dan tidaak perlu terusik dengan isu perombakan kabinet.

"Saya kira sudah tahu sendirilah, dalam pidato-pidato saya kira sering disampaikan juga," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, bahwa isu perombakan kabinet tidak mengganggu konsentrasi kerja para menteri KIB II.

"Santai sajalah. Saya merasa semuanya dekat, semuanya baik bagi saya," ujarnya.

Pada Senin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat internal di Kantor Kepresidenan. Rapat dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Rapat itu sebelumnya tidak dijadwalkan dalam acara Presiden.

Rapat internal itu membahas penanggulangan kemiskinan, antara lain pengadaan rumah, listrik, dan air sangat murah bagi rakyat miskin.
(T.D013/A041)