"Koalisi ideal itu tanpa Golkar dan PKS, karena dua partai ini banyak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan," kata Ulil saat menghadiri konferensi pers Forum Renovasi Indonesia (FRI) bersama lintas partai politik di kantor DPP PNBK di Jakarta, Minggu.
Dikatakannya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang nyaman dalam menjalankan kebijakan karena seringkali "ditorpedo" oleh partai yang notabene anggota koalisi.
"Selama ini SBY tak bisa tenang melakukan kebijakannya karena ditorpedo rekan koalisi," kata Ulil.
Apalagi belakangan ini marak kasus kekerasan atas nama agama yang mengganggu pluralitas Indonesi,a namun pemerintah tidak dapat bertindak tegas karena kurang mendapat sokongan dari partai anggota koalisi, terutama PKS.
Menurut Ulil, keberadaan PKS mengganggu citra pemerintahan SBY yang seharusnya nasionalis, pro Bhineka Tunggal Ika, dan Pancasila, sehingga layak jika dikeluarkan dari koalisi.
Sebaliknya, kata Ulil, jika PDI Perjuangan masuk dalam koalisi, demikian juga dengan Partai Gerindra, maka warna nasionalis dalam koalisi akan lebih kuat.
Sementara itu, Sekretaris FRI Mustika Ali Sani mengatakan, pihaknya mendukung tindakan dan kebijakan Presiden Yudhoyono terhadap partai-partai anggota koalisi.
"Menurut pemahaman kami, standar baku yang beliau (SBY) lakukan sama dengan standar baku yang kami pahami," katanya.(*)
(T.S024/R014)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
