"Partai-partai yang tidak konsisten dan tidak berkomitmen berkoalisi, bahkan mengganggu kolisi dan efektivitas pemerintahan, diminta keluar," kata Saan dalam diskusi "Setgab: Bubar Gerak, Jalan" yang dihadiri sejumlah politisi muda di Jakarta, Minggu.
Saan menjelaskan, saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap tingkat loyalitas partai-partai di koalisi. Evaluasi ini berdasarkan praktik di lapangan.
"Soal siapa yang akan keluar dari koalisi tentu harus dipertimbangkan secara matang dan mendalam," ujarnya.
Ia mengatakan sikap Partai Demokrat sudah jelas, yakni partai yang tidak sejalan dengan koalisi akan diminta keluar. Keputusan tersebut, katanya, ada di tangan Dewan Pembina Partai Demokrat.
Menurut dia, dalam waktu dekat dua partai peserta koalisi akan diajak untuk berkomunikasi tentang bagaimana kelanjutan koalisi ke depan.
"Dalam waktu tidak terlalu lama, dua partai akan diajak bicara," katanya.
Saan menjelaskan koalisi seharusnya memberikan manfaat. Namun, bagaimana manfaat ini bisa tercapai apabila definisi koalisi berbeda-beda di antara partai anggota koalisi.
Koalisi, ujarnya, tidak berarti mengabaikan perbedaan. Ia membantah penilaian bahwa koalisi partai pendukung pemerintah mengekang kebebasan partai anggotanya.
Koalisi memberikan ruang untuk perbedaan dan ruang tersebut ada di Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Ada Setgab yang memberikan ruang untuk perbedaan (pendapat), misal soal pajak, kita bisa debat. Intinya koalisi ini tidak menyandera partai," katanya.
Ia juga menegaskan koalisi partai itu mengedepankan prinsip kesejajaran dan kesetaraan sehingga tidak benar jika koalisi ini didominasi oleh partai tertentu.
Diskusi tentang Setgab ini diselenggarakan oleh Lingkar Madani untuk Indonesia dan dihadiri sejumlah politisi yang juga pengurus partai yakni Indra J. Piliang dari Partai Golkar, Bima Arya Sugiharto dari Partai Amanat Nasional, dan Arif Budimanta dari PDI Perjuangan.(*)
(T.H017/S024)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
