Wacana Perombakan Kabinet Hanya Manuver Politik

"Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak antusias mengikuti wacana perombakan kabinet."

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Bambang Soesatyo, memperkirakan wacana perombakan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hanya sebagai manuver politik pemerintah.

"Apalagi, wacana perombakan menteri kabinet didasarkan atas kemarahan partai politik tertentu terhadap partai politik anggota koalisi," kata Bambang Soesatyo, melalui surat elektronik (email), di Jakarta, Minggu.

Dengan kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah sulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, agar memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kepemimpinannya di kabinet maupun koalisi, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih untuk tetap berada di luar pemerintah.

"Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak antusias mengikuti wacana perombakan kabinet, karena wacana ini sudah bergema selama berbulan-bulan," katanya.

Menurut dia, berbagai elemen masyarakat tampak tidak yakin jika dilakukan perombakan menteri kabinet akan bisa meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Masyarakat melihat, kata dia, desakan perombakan menteri kabinet dari partai politik tertentu merupakan ekses dari kemarahan menyusul usulan hak angket pajak yang kemudian dibatalkan pada rapat paripurna DPR RI, pada 22 Februari lalu.

"Partai politik tertentu marah karena ada satu atau dua partai politik anggota koalisi yang konsisten bersikap kritis," katanya.

Menurut Bambang, seharusnya partai politik tertentu introspeksi karena gagal mengelola koalisi di parlemen.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengemukakan, masyarakat saat ini tidak melihat adanya makna strategis bagi rakyat dan negara dari wacana perombakan kabinet, tapi hanya ekses dari kemarahan dari partai politik tertentu.

Guna memperbaiki kondisi saat ini sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, ia menambahkan, Presiden Yudhoyono diminta memperbaiki efektivitas kepemimpinannya sehingga pemerintahan lebih mumpuni.
(T.R024/D009)