Mereka yang dipecat adalah duta besar Sudan untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, China, Qatar, Prancis, dan misi Sudan di Jenewa.
Salah satu sumber diplomatik menyebutkan bahwa 12 duta besar negara asing untuk Sudan seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, China, dan Prancis menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, yang terjadi pada Senin (25/10), demikian diberitakan Reuters.
Sementara itu menurut laporan Anadolu, Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil pada Senin ditangkap oleh militer Sudan di tengah situasi genting di negara tersebut.
Pada hari itu, Al-Burhan mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah, serta menangguhkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan.
Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di Ibu Kota Khartoum.
Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat militer dan sipil, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan.
Mereka bertugas mengawasi masa transisi sampai digelar pemilu 2023.
Baca juga: Blinken: AS kecam pengambilalihan pemerintahan oleh militer Sudan
Baca juga: Kudeta militer di Sudan, tujuh tewas dalam aksi protes
Masyarakat internasional kutuk kudeta oleh militer di Sudan
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
