Pengamat Yakini Ada Menteri PKS Terkena "Reshuffle"

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan "reshuffle" kabinet diyakni ada menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkena "reshuffle".

"Namun, berapa jumlah menteri dari PKS yang terkena perombakan `reshuffle` kabinet masih sulit diprediksi," kata Yunarto Wijaya, di Jakarta, Kamis.

Yunarto juga optimistis, Presiden Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet terbatas, tapi kapan waktunya hal itu sangat tergantung dari kebutuhan Presiden.

Menurut dia, PKS memiliki empat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, serta Menteri Riset dan Tekonologi Suhana Surapranata.

Dari empat menterinya di KIB II, kata dia, bisa saja ada satu, dua, atau tiga menteri dari PKS yang terkena perombakan.

Namun jika hanya menteri dari PKS yang terkena perombakan, Yunarto memperkirakan akan menimbukan gejolak politik.

Karena itu, Yunarto juga memperkirakan, Presiden juga akan menukar beberapa menteri dari Partai Golkar maupun dari Partai Demokrat dengan figur lain dari partai yang bersangkutan.

"Perombakan kabinet secara politis akan menguntungkan Presiden dari anggapan publik yang menilai presiden sebagai peragu, setelah munculnya wacana `reshuffle" sejak beberapa bulan lalu," katanya.

Kemudian dari perspektif PKS, menurut dia, jika menteri terkena perombakan kabinet atau partainya dikeluarkan dari koalisi tetap ada hikmah dan nilai politis.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei keberadaan PKS didukung oleh dua tipe basis massa yakni basis masa ideologis dan basis massa kritis.

"Hasil survei basis massa kritis kecewa dengan keberadaan PKS di pemerintahan sehingga menjauh dari PKS," katanya.

Jika PKS berada di luar pemerintahan, kata dia, maka PKS bisa merebut kembali suara dari basis massa kritis sehingga ada kemungkinan perolehan suaranya meningkat pada pemilu 2014.(*)

(T.R024/S019)