DPR Usulkan Pengaturan BBM Ditunda September

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP M Romahurmuziy mengusulkan agar pemerintah menunda pemberlakuan pengaturan BBM bersubsidi yang sebelumnya dijadwalkan April 2011 menjadi September 2011.

"Sebaiknya ditunda sampai September, sehingga pemerintah memiliki waktu enam bulan mempersiapkan pengaturan lebih matang lagi," katanya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberlakuan pengaturan BBM bersubsidi pada September tersebut langsung diterapkan di Jawa-Bali dan tidak hanya Jabodetabek.

Ia mengingatkan, pengaturan memerlukan kajian dan uji coba yang matang, sehingga tidak menimbulkan kekacauan pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah, lanjutnya, bisa melakukan uji coba beberapa modus pengendalian, mulai dari "smart card," "radio frekuency identification" (rfid), maupun kartu subsidi BBM prabayar.

Romy, panggilan Romahurmuziy mengatakan, Kementerian ESDM memiliki tugas berat, bukan hanya penuntasan kajian menyeluruh, tapi juga uji coba beberapa modus yang paling meminimalisir penyimpangan kebijakan.

"Waktu enam bulan ke depan bisa digunakan untuk penuntasan kajian selama satu bulan, uji coba satu bulan, dan empat bulan instalasi peralatan di SPBU yang simultan dengan sosialisasi," ujarnya.

Sembari mempersiapkan pengaturan, Romy menambahkan, pemerintah juga mesti mengkaji kenaikan harga BBM bersubsidi menyusul makin tingginya harga minyak dunia.

Sesuai Pasal 7 UU APBN 2011, pemerintah dibolehkan menaikkan harga BBM bersubsidi jika asumsi ICP yang ditetapkan 80 dolar AS per barel dan kurs Rp9.250 per dolar AS berlebih 10 persen.

Menurut dia, dengan rata-rata ICP Februari 2011 sebesar 103 dolar per barel dan kondisi politik Timur Tengah dan Afrika Utara sebagai penghasil utama minyak dunia yang belum menentu, pemerintah harus lebih bersiap menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

"Penyesuaian ini penting jika tidak ingin ada pembengkakan subsidi," katanya.

Menurut dia, dengan asumsi ICP 100 dolar per barel, kurs Rp9.250 per dolar, dan volume 40,5 juta kiloliter, maka subsidi bakal bertambah Rp76 triliun atau menambah defisit 1,2 persen.

Romy mengusulkan, sejumlah skenario yakni ICP 90 dolar per barel, kurs Rp9.250 per dolar, maka harga BBM dinaikkan Rp580 per liter, ICP 90 dolar, kurs Rp9.000, harga BBM naik Rp440, ICP 100 dolar, kurs Rp9.250, maka harga BBM naik Rp1.150, dan ICP 100 dolar, kurs Rp9.000, maka harga BBM dinaikkan Rp1.000 per liter.

(K007/S026)