Jakarta (ANTARA News) - Ketua Satuan Tugas Evakuasi Warga Negara Indonesia Hassan Wirajudha mengakui bahwa pemulangan warga Indonesia di Libya tidak mudah karena negara itu pemerintahannya sudah terganggu.
"Kesulitan yang kita hadapi dan semua negara adalah sudah tidak ada pemerintahan yang solid," kata Hassan kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dikatakan Hassan usai dirinya mengikuti rapat mengenai pembahasan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011 yang dipimpin Wakil Presiden Boediono yang diikuti Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendag Mari Elka Pangestu, Menkominfo Tifatul Sembiring, serta Menbudpat Jero Wacik.
Menurut sia, kesulitan ditambah dengan banyaknya dubes Libya yang ada di sejumlah negara sudah banyak yang mengundurkan diri.
"Jadi dengan kata lain, penyelamatan warga negara kita, kita tidak mudah berhubungan dengan otoritas di negara itu," katanya.
Meskipun demikian, tegas Hassan, pemerintah Indonesia tetap akan berupaya untuk memulangkan WNI yang ada di Libya.
Selasa malam (1/3) dengan satu pesawat carter Tunis Air dengan kapasitas 262 kursi, terdapat 217 WNI yang dievakuasi dengan kata lain ada jatah 45 kursi yang tidak terisi.
"Mereka yang diangkat adalah para pekerja, mahasiswa serta keluarga KBRI, dan itu merupakan pesawat kedua yang mengangkut WNI," papar Hassan.
Terkait mengenai adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Istana Libya, Hassan mengatakan, terdapat delapan yang bekerja dan sudah ada informasi dua di antaranya sudah diizinkan keluar dari istana.
"Saya yakin KBRI akan segera menampung dan memberikan perlindungan kepada para WNI yang masih ada di sana," katanya.(*)
(T.A025/C004)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
