Romahurmuziy: Pertemuan PAN-PDIP Sinyal Ajakan Bergabung

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa pertemuan antara dua politisi senior dari PAN dan PDI Perjuangan untuk kesekian kalinya merupakan sinyal ajakan agar PDI Perjuangan bergabung dalam kabinet.

"Saya melihat pertemuan antara Hatta Radjasa (Ketua Umum PAN) dan Taufiq Kiemas (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan) merupakan sinyal ajakan kepada PDI Perjuangan," kata Muhammad Romahurmuziy melalui surat elektronk (email), Rabu malam.

Menurut Romahurmuziy, dikaitkan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Selasa (1/3), meskipun aroma reshuffle menteri kabinet sudah semakin menyengat, tapi kepastian ada atau tidaknya reshuffle sangat tergantung pada sikap PDI Perjuangan, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soeakrnoputri.

Namun Romy (panggilan Romahurmuziy) menilai, ajak bergabung di kabinet ini tampaknya masih bertepuk sebelah tangan.

"Dugaan saya, Megawati memberi tiga syarat yang masih sulit diterima oleh Partai Demokrat," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini.

Ketiga syarat itu, pertama, anggota kabinet cukup simpatisan PDI Perjuangan, bukan kader partai.

Jika elit pengurus PDI Perjuangan yang diminta, kata dia, maka figur yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan di DPP PDI Perjuangan.

Kedua, PDI Perjuangan tetap tidak bergabung ke dalam sekretariat gabungan partai politik pendukung pemerintah.

Dua syarat ini, kata da, adalah konsekuensi dari keputusan kongres PDI Perjuangan yang memutuskan PDI Perjuangan tetap sebagai partai penyeimbang pemerintah.

Ketiga, permintaan disampaikan langsung oleh Presiden Yudhoyono kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Ketiga syarat tersebut menjadikan komposisi Setgab koalisi masih status quo," katanya.

Romy menjelaskan, dorongan Partai Demokrat yang berkali-kali kepada Partai Golkar dan PKS untuk keluar dari kabinet hanya sepadan jka ditukar dengan masuknya PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Jika PDI Perjuangan dan Gerindra belum pasti akan bergabung, kata dia, maka jika Partai Demokrat mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi sangat berisiko pada stabilitas politik.

"Dalam kabinet Indonesia Bersatu, idealnya semua fraksi masuk di dalamnya dengan menjunjung kebersamaan dalam mengawal setiap kebijakan," katanya.

Romy juga membuat hitungan sederhana jumlah partai politik di dalam koalisi yakni enam dikurangi dua dan kemudian ditambah dua maka jumlahnya akan tetap enam.

"Jika keluar dua maka masuk dua atau jika keluar satu maka masuk satu, yang sepadan," katanya.

Romy juga menilai, Presiden enggan mengeluarkan Partai Golkar dari kabinet karena akan berisiko sehingga perlu pertimbangan matang dalam menyikapinya.

(R024/B013/S026)