AIIB perkirakan pendanaan iklim capai 50 miliar dolar AS pada 2030

Kami berfokus kepada investasi untuk masa depan dalam pengembangan negara-negara anggota, artinya pengembangan infrastruktur yang kami buat harus mempromosikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) - Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) memperkirakan pendanaan iklim dari lembaganya secara kumulatif akan mencapai 50 miliar dolar AS hingga 2030, sebagai bagian dari operasi yang selaras dengan tujuan Perjanjian Paris pada 1 Juli 2023.

Jumlah ini merepresentasikan peningkatan sebesar empat kali lipat pada komitmen pendanaan iklim tahunan sejak pertama kali AIIB membuka laporannya bagi publik pada 2019.

"Kami berfokus kepada investasi untuk masa depan dalam pengembangan negara-negara anggota, artinya pengembangan infrastruktur yang kami buat harus mempromosikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata Presiden dan Ketua Dewan Direktur AIIB Jin Liqun dalam konferensi pers secara daring yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, kata Liqun, pengumuman operasi yang sejalan dengan Perjanjian Paris memperkuat komitmen AIIB untuk mendukung aksi perlindungan iklim.

"Kami percaya bahwa ke depannya, langkah utama yang perlu diambil adalah peningkatan keterlibatan sektor swasta di semua lini, sehingga secara bersama-sama, kita dapat mewujudkan komitmen untuk membangun masa depan yang inklusif, setara, dan berkelanjutan,” katanya.

Ia pun ambisius akan mencapai setidaknya 50 persen dari pendanaan total yang disetujui AIIB untuk pendanaan iklim hingga 2025, di mana saat ini sudah mencapai 40 persen.

Saat ini, area fokus utama AIIB adalah untuk meningkatkan investasi pada adaptasi dan ketahanan bagi anggota berpenghasilan rendah dan mendorong teknologi baru untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim.

Liqun menilai komitmen penyelarasan dengan Perjanjian Paris akan berlaku baik untuk proyek-proyek yang dijamin oleh negara anggota maupun tidak, termasuk investasi yang dilakukan melalui perantara pendanaan.

AIIB tengah menguji mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa semua proyek memenuhi syarat rendah karbon dan ketahanan iklim, sebagaimana ditentukan pada Perjanjian Paris.

Pendekatan ini berlandaskan standar dan kerangka kerja internasional yang saat ini tengah dikembangkan melalui kolaborasi dengan bank pembangunan multilateral lainnya.

"Dengan demikian ini merupakan indikasi jelas komitmen kami untuk membangun infrastruktur tetapi di saat bersamaan menjaga iklim dan mengurangi dampak perubahan iklim kepada ekonomi," kata Liqun.