Di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan KPI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, Choirie mengatakan bahwa langkah hukum KPI mengadukan manajemen RCTI ke polisi terkait tayangan "Silet" bisa saja dilakukan untuk menunjukkan eksistensi KPI yang tidak setenar komisi-komisi negara lainnya seperti KPK atau KPU.
"KPI periode pertama dan kedua kurang dikenal dan barangkali sekarang mau menunjukkan keberaniannya. Tapi langkah pengaduan ke polisi ini belum tentu tepat," katanya.
Gus Choi, sapaan akrab Effendi Choirie meminta agar KPI mengedepankan langkah dialog dengan RCTI. Bahkan bila perlu mengajak serta pakar pendidikan dan komunikasi, untuk mencari solusinya.
Ia mengingatkan motivasi KPI dilahirkan adalah untuk menjadi jembatan yang efektif bagi seluruh pihak.
"Jadi tempuhlah langkah komunikasi dan berdialog dengan baik. Karena kalau langkah hukum belum tentu baik bagi pihak yang menang ataupun kalah," tambahnya.
Selain itu, Gus Choi menambahkan, KPI sebaiknya tidak hanya menegur atau mengeluarkan surat peringatan, tapi juga mencari perspektif baru dengan cara persuasif dan edukatif bagaimana dunia televisi mencari uang tanpa merugikan pihak lain.
Senada dengan Gus Choi, langkah KPI melaporkan RCTI ke polisi, menurut anggota Komisi I lainnya Roy Suryo, sejatinya tidak perlu dilakukan. Begitu pula dengan tindakan RCTI menggugat kewenangan KPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Roy berharap agar KPI dan RCTI menghentikan perseteruan terkait tayangan "Silet". Masih banyak persoalan lain yang harus diurusi ketimbang "berjibaku" dengan permasalahan tersebut.
"KPI sudah bertugas dengan baik, pihak RCTI pun sudah mematuhi, lebih dari tiga bulan tayangan `Silet` dihentikan. Sudahlah damai saja, karena hubungan ini jangka panjang," ujarnya.
Menurut Roy, masih banyak permasalahan bangsa ini yang harus diselesaikan daripada hanya mengurusi masalah Silet. Termasuk perseteruan beberapa media dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang juga sejatinya menyita perhatian KPI.
(D011)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
