Wamenkeu sebut ada potensi pergeseran anggaran PEN 2021

Anggaran program PEN Rp744 triliun mungkin akan ada pergeseran dalam kluster-kluster

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Suahasil Nazara mengatakan terdapat potensi pergeseran atau realokasi anggaran antar-kluster dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang akan diarahkan untuk pos kesehatan dan perlindungan sosial.

“Anggaran program PEN Rp744 triliun mungkin akan ada pergeseran dalam kluster-kluster,” katanya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa.

Suahasil belum dapat menjelaskan secara rinci anggaran pos yang akan direalokasi ke dalam bidang kesehatan dan perlindungan sosial karena sampai saat ini masih dalam tahap finalisasi.

“Ini akan difinalkan dan dimasukkan ke dalam PEN yang tentu ada pergeseran-pergeseran. Nanti pada waktunya akan disampaikan,” katanya.

Ia mengatakan realokasi anggaran yang ditujukan untuk bidang kesehatan dilakukan karena terdapat kebutuhan untuk membayar perawatan pasien COVID-19 setelah terjadi lonjakan kasus varian Delta.

Anggaran bidang kesehatan dalam program PEN sendiri saat ini sebesar Rp214,96 triliun dan telah terserap Rp116,82 triliun atau 54,3 persen dengan manfaat penggunaan rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat.

Kemudian biaya perawatan untuk 580,29 ribu pasien, insentif bagi 1,26 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 466 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 34,71 juta orang.

“Mungkin akan ada pergerakan karena untuk biaya pasien. Kita hitung berapa kebutuhan perawatan setelah kemarin menangani luar biasa ketika terkena varian Delta,” ujarnya.

Sementara itu, realokasi anggaran yang diarahkan ke bidang perlindungan sosial dilakukan dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem akibat pandemi COVID-19.

Ia menjelaskan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dilakukan melalui kegiatan dari Kementerian Sosial dan tambahan bantuan untuk penerima bantuan sosial yang paling miskin selama tiga bulan sebesar Rp300 ribu.

“Ini sumber data dari penerima Kartu Sembako yang juga menerima PKH dan diberikan sampai akhir tahun. Nanti dipastikan supaya bisa membantu masyarakat yang paling miskin,” katanya.

Selain itu, pemerintah menegaskan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa akan diberikan kepada masyarakat yang memang merupakan penerima BLT Dana Desa untuk memastikan yang belum menerima program pusat bisa menerima bantuan juga.

“Dana Desa akan tetap disalurkan dan kita maksudkan untuk menangani kemiskinan ekstrem khususnya di 35 kabupaten prioritas,” katanya.

Terakhir, untuk bantuan subsidi upah (BSU) hingga saat ini masih terdapat sisa anggaran sehingga rencananya akan digunakan untuk perluasan cakupan penerima BSU.

“Jadi akan bertambah penerimaannya BSU di seluruh Indonesia sejalan di beberapa daerah yang masih mengalami pemulihan setelah terkena varian Delta,” katanya.

Untuk anggaran perlindungan sosial telah terealisasi Rp125,1 triliun atau 67 persen dari pagu Rp186,64 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM, Kartu Sembako bagi 17,3 juta KPM, BST bagi 9,9 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,62 juta KPM.

Kemudian Kartu Prakerja bagi 5,91 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 60,46 juta penerima, bantuan UKT bagi 261,3 ribu siswa, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU bagi 6,65 juta pekerja, bantuan beras bagi 28,8 juta KPM, sembako PPKM bagi 3,24 juta KPM.

Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi PEN capai 58,3 persen

Baca juga: BPK berkomitmen jaga transparansi dan akuntabilitas program PEN

Baca juga: Indef: Program PEN mesti tetap berjalan meski COVID jadi endemi