Kemendes PDTT-Pemprov NTT MoU pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam sambutan penandatanganan MoU yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa, menyampaikan arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa.

Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

"Arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif," ujar Gus Halim demikian ia biasa disapa.

Ia menyampaikan dalam MoU dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat itu berisi beberapa hal, di antaranya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mental spiritual melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga mengatakan data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60 persen. Data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024.

"Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60 persen, kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2024 akan tercapai," tuturnya.

Ia menjelaskan penuntasan kemiskinan ekstrem membutuhkan peta jalan yang jelas, harus didasarkan pada data-data mikro yang menggambarkan profil dari warga miskin ekstrem. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.

"Jadi, kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya, Kemendes pada 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa," katanya.

Ia menegaskan pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan, karena tidak bisa dilakukan hanya sekadar menerima laporan dari daerah.

"Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung," ucapnya.

Ia menambahkan arah pembangunan desa juga tidak boleh keluar dari akar budaya desa. "Saya sepakat betul dengan pak gubernur, makanya kemana-mana saya selalu mengatakan jangan sekali kali kita merencanakan pembangunan keluar dari akar budaya desa," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan bahwa desa adalah cerminan Indonesia. Baik buruknya kondisi negara ini, dapat dilihat dari bagaimana desa tertata dan dimanfaatkan potensinya oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh.

"Saya melihat desa adalah wajah Indonesia. Bila desanya miskin, Republik Indonesia juga miskin, jika desa di Indonesia sejahtera, Indonesia juga sejahtera," katanya.