"Karena itu, jika ada mitra koalisi yang berpandangan bahwa koalisi yang mereka bentuk hanya dengan SBY, maka hal itu tidak benar," katanya kepada pers di Jakarta, Selasa malam.
Dia mengatakan, SBY merespon pernyataan yang kerap dikatakan anggota koalisi bahwa mereka berkoalisi dengan SBY saja, dan bukan di parlemen. Pernyataan itu tentu saja tidak benar.
"Koalisi dibangun di pemerintahan dan parlemen sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan tentu saja ada konsekuensi jika terjadi pelanggaran kesepakatan," ujar Marzuki
Melihat kecenderungan karakteristik SBY yang dikenalnya, Marzuki melihat bahwa SBY memang belum mengambil sikap terkait dua mitra koalisi yang kerap "bandel".
Namun dia yakin dalam waktu dekat sikap tersebut akan disampaikannya.
"SBY tentunya akan punya sikap, ini tergantung dari teman-teman koalisi sendiri apakah koalisi dipertahankan atau tidak bersama dengan dua partai tersebut," kata Marzuki yang juga Ketua DPR RI.
Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, pihaknya menghormati pernyataan ketua koalisi terhadap kondisi terakhir menanggapi hak angket. Golkar tidak merasa pernyataan tersebut ditujukan kepada partai ini.
"Pendirian golkar kukuh, itu semata-mata pendirian kami yang menguatkan pemerintahan ini dalam hal pemberantasan mafia pajak sekaligus memperbaiki kinerja Ditjen Pajak yang koruptif dan kolutif itu," katanya.
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, Golkar juga tidak ingin menanggapi secara vulgar hal-hal yang berkaitan dengan reshuffle kabinet. "Kami tidak ingin vulgar, hal-hal yang berkaitan dengan reshuffle karena Golkar menghormati itu, kami tahu diri dan tidak akan turut campur," katanya.
Dia hanya meminta jika memang mau dilakukan reshuffle kabinet, akan amat elok kalau Ketua Umum DPP Partai Golkar diajak bicara. "Kami tenang saja menyikapinya karena ini peristiwa politik biasa saja. Kami juga akan menyikapi biasa-biasa saja," katanya.
Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, pihaknya menunggu evaluasi koalisi oleh SBY. "Sikap PKS dan Golkar jelas kita menunggu hasil evaluasi keputusannya apa, kita serahkan kepada Presiden SBY. Beliau baru mau evaluasi," katanya.
Menurut dia, PKS tidak masalah jika kadernya di reshuffle dari kabinet dan PKS dikeluarkan dari koalisi. PKS pun tidak pernah merasa pernah melanggar kontrak politik. "Kami tidak pernah melanggar kontrak politik. Itu bagian dari konsistensi kami terkait angket Century dan angket mafia pajak untuk mewujudkan pemerintah yang baik," katanya.(*)
(T.S023/E005)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
