"Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik," kata Ketua Departemen Keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Muhammad Ikhsan Modjo, di Jakarta, Senin.
Muhammad Ikhsan Modjo mengatakan hal itu didampingi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Ulil Abshar Abdalla dan Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Rachland Nasidik yang merupakan tokoh muda DPP Partai Demokrat.
Menurut dia, usulan "reshuffle" terhadap Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Pada kesempatan tersebut, ketiga pengurus DPP Partai Demokrat itu juga mengusulkan kepada Presiden Yudhoyono untuk segera melakukan evaluasi terhadap anggota koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah.
"Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me"reshuffle" dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo," kata Ikhsan Modjo.
Menurut da, evaluasi ini merupakan wujud penyelarasan dalam koalisi. Prilaku PKS yang bersikap berseberangan dengan partai politik anggota koalisi lainnya menunjukkan ketidakselarasan dalam menjaga stabilitas politik.
Dengan prilaku PKS tersebut, menurut dia, Partai Demokrat merasa terganggu dan bahkan jalannya pemerintahan juga menjadi terhambat.
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla menambahkan, prilaku PKS yang sering berseberangan dengan partai politik angota koalisi menyebabkan koalisi sering mengalami kegoncangan sehingga tidak dapat berjalan efektif.
"Niat baik pemerintah sering ditorpedo sendiri oleh mitra koalisi, di antaranya dengan mengusulkan hak angket pajak. Saat ini sudah saatnya Partai Demokrat melakukan evaluasi koalisi," katanya.
Sebagai partai politik pemenang pemilu, kata dia, Partai Demokrat perlu melakukan klasifikasi mengenai perilaku dan loyalitas mitra koalisi.
Menurut dia, di dalam koalisi ada ketimpangan loyalitas ada mitra koalisi yang loyal seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKS) tapi ada juga yang tidak loyal.
"Ke depan perlu diterapkan penilaian `reward` and `punishment`," tuturnya.
Sedangkan, terhadap Partai Golkar yang juga memiliki sikap berseberangan dengan Partai Demokrat dan partai politik anggota koalisi dalam mengusulkan hak angket pajak, menurut khsan Modjo, Partai Golkar menyampaikan penjelasan dan memiliki alasan alasan yang kuat yakni ingin memulihkan nama baik ketua umumnya.
Dengan penjelasan tersebut, kata dia, Partai Demokrat bisa mnerimanya.
"Sedangkan terhadap PKS, tidak memberikan penjelasan dan tidak ada alasan yang kuat" kata Ikhsan Modjo. (*)
(T.R024/S023)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
