Jakarta (ANTARA News) - Bambang Soesatyo, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menilai, wacana tentang perlunya Undang Undang untuk mengatur koalisi merupakan gagasan menyesatkan.
Ia mengatakan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu, merespons pernyataan Ketua DPR RI, Marzuki Alie tentang hal ini.
"Bagi kami, gagasan atau wacana itu menyesatkan, karena bertujuan sempit dan sesaat," katanya.
Dia menunjuk tujuan yang paling menakutkan dari wacana itu ialah menutup-nutupi kebohongan dan kebobrokan Pemerintahan saat ini.
"Itu kesan yang muncul. Makanya Marzuki Alie memperlihatkan itikad buruk dengan mewacanakan perlunya Undang Undang (UU) untuk mengatur koalisi tersebut," ujarnya lagi.
Bambang Soesatyo yang juga Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar lanjut mengatakan, Marzuki Alie dkk sengaja `meniup` wacana UU Koalisi ini jadi alat `bargaining`.
"Apalagi kelihatannya UU Koalisi ini hanya sebagai instrumen transaksaksional elite," katanya.
Terus terang, demikian Bambang Soesatyo, pihaknya langsung mengaitkan gagasan Marzuki Alie itu dengan kelelahan Partai Demokrat, setelah berhasil dengan susah payah menggugurkan usul Hak Angket Pajak di DPR RI pekan lalu.
"Apa yang ada di benak Marzuki Alie saat ini adalah terus meramu berbagai strategi dan pendekatan untuk bisa menutup kran kebebasan berpendapat dalam sebuah koalisi," ujarnya.
Gagasan itu, katanya, jelas mengada-ada.
"Marzuki sebagai Ketua DPR RI harusnya tahu apa yang layak diprioritaskan. Kalau gagasannya tentang UU yang mewajibkan Pemerintah mengendalikan harga pangan, Marzuki pasti mendapatkan dukungan 200 juta rakyat Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, tentang efektivitas koalisi, Bambang Soesatyo berpendapat, paling penting ialah kepemimpinan yang tegas, lugas, jujur dan tanpa kebohongan.
"Kalau semua unsur koalisi jujur bekerjasama untuk kepentingan bangsa, negara dan prorakyat, saya kira UU tentang koalisi sama sekali tak ada relevansinya," katanya.
Akan tetapi, menurut dia, kalau ada anggota koalisi yang memaksakan kehendak untuk mengkhianati rakyat, pasti akan dilawan.
"Partai Golkar dan PKS sudah memberi bukti dan memperlihatkan perlawanan itu, ketika anggota koalisi dipaksa untuk menutup mata dan diajak menolak usul hak angket Bank Century dan mafia pajak," katanya.
Ia lalu memastikan, Golkar tak pernah mau diajak bersekutu untuk menutup-nutupi skandal perampokan uang rakyat di Bank Century melalui modus bailout yg merugikan negara Rp 6,7 triliun.
"Golkar juga menolak ajakan menggugurkan usul hak angket mafia pajak. Mafia pajak harus diberantas, karena mereka menghisap darah rakyat dengan menggelapkan penerimaan keuangan negara," kata Bambang Soesatyo. (*)
(M036/H-KWR)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
