Kairo (ANTARA News/AFP) - Dewan militer Mesir yang berkuasa saat ini pada Sabtu meminta maaf untuk tindakan keras polisi kepada demonstran di Lapangan Tahrir, namun aktivis meminta demonstrasi lanjutan untuk memprotes kekerasan pihak berwenang.
Seorang petugas keamanan dan saksi mata mengatakan tidak lama setelah tengah malam, polisi militer menangkap para demonstran, memukuli mereka dengan tongkat polisi dan menggunakan alat kejut listrik untuk membubarkan kerumuman ratusan orang yang berkumpul untuk meminta adanya reformasi.
Mahkamah Agung Angkatan Bersenjata mengatakan "Apa yang terjadi pada Jumat malam merupakan konfrontasi yang tidak disengaja antara polisi militer dan para pemuda yang meminta revolusi."
Badan tersebut menekankan bahwa pihaknya "tidak sedang dan tidak akan mengeluarkan perintah untuk memukul para pemuda dan semua tindakan akan dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi lagi."
Namun para aktivis mengeluarkan permintaan lewat situs pertemanan Facebook untuk demonstrasi baru pada Sabtu untuk memprotes penggunakan senjata oleh pihak militer.
"Demonstran yang melakukan aksi damai di Tahrir diusir oleh polisi militer dengan alat kejut listrik, tongkat dan cambuk. Pria-pria bertopeng dengan senjata mesin berupaya untuk membubarkan kerumunan dengan paksa. Banyak yang dipukuli, diserang dan ditangkap," tulis satu pernyataan.
"Kita tidak boleh membiarkannya: kita harus dengan kuat melawan kekerasan atas demonstran damai."
Pada Jumat, ratusan warga Mesir menggelar demonstrasi di lapangan Tahrir --tempat utama protes anti-pemerintah yang menjatuhkan presiden Hosni Mubarak-- untuk merayakan kesuksesan revolusi mereka dan meminta pemerintahan baru dibersihkan dari sisa-sisa orang lama.
Mereka meminta pergantian pemerintahan Perdana Menteri Ahmad Shafiq. Meski terjadi pergantian kabinet pada Rabu, sejumlah jabatan kunci termasuk menteri luar negeri dan pertahanan masih dijabat oleh orang-orang yang berasal dari rezim Mubarak.
"Pemerintahan Shafiq patuh kepada rezim yang korup," demikian tulisan salah satu poster yang dibawa demonstran.
Demonstran juga meminta adanya penghapusan satuan keamanan yang banyak ditakuti.
Mubarak yang mundur pada 11 Februari menyerahkan kekuasaannya ke tangan militer.
Mahkamah Agung Angkata Bersenjata memerintahkan pemerintahan Shafiq untuk menjalankan pemerintahan dalam enam bulan "atau hingga akhir pemilu parlemen dan presiden".
Pemerintahan Shafiq telah berjanji untuk memegang prinsip dari pergolakan Mesir dan memerangi korupsi yang mengotori rezim Mubarak.(*)
(Uu.KR-DLN/H-AK)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
