SBY Diminta Evaluasi Koalisi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Sekretariat Gabungan (Setkab) diminta mengevaluasi keberadaan partai anggota koalisi yang tidak setia terkait usulan hak angket pajak beberapa waktu lalu, kata Sekjen Front Pemuda (FP) Wahab Talaohu, di Jakarta, Sabtu.

"Front Pemuda meminta kepada Presiden SBY yang juga ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi agar mengevaluasi keanggotaan PKS dan Partai Golkar dari koalisi pemerintah, karena berbeda sikap dalam usulan hak angket," katanya.

Wahab menegaskan, sikap Partai Golkar dan PKS bukan hanya kali ini saja dilakukan. Mereka juga melakukan hal yang sama saat hak angket Century beberapa waktu lalu dengan dalih ingin memper kuat pemerintahan SBY di bidang hukum.

Kedua parpol dinilai dalam memperkuat pemerintahan SBY pun tidak logis. Karena komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tidak perlu diragukan lagi, katanya.

"Perbedaan menurut mereka merupakan nilai yang hakiki yang dibenarkan dalam nilai demokrasi, itu tidak dinafikan. Akan tetapi mereka juga harus sadar bahwa koalisi harus dilandasi kebersamaan dan 'fair' untuk memperkuat pemerintahan demi kepentingan rakyat," kata Wahab.

Dia menegaskan, prinsip dan nilai- nilai kebersamaan untuk meminimalisir perbedaan tajam guna mendapatkan titik temu menghasilkan kesulitan koalisi. Pada kenyataannya pada tahun pertama terbentuknya koalisi Golkar dan PKS lebih menampilkan karakter oposisi dari pada partai oposisi sekalipun.

Wahab menilah, dampak sikap yang tidak setia dari kedua parpol tersebut, maka banyak program-program pemeritah yang pro terhadap rakyat tidak berjalan.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq yakin bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat memahami sikap partainya dalam mendukung pengunaan hak angket DPR untuk menuntaskan masalah mafia pajak.

Dalam siaran pers DPP PKS yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, Luthfi Hasan Ishaaq di Yogyakarta mengatakan, komunikasi PKS dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup intensif.

Selain itu, katanya, PKS sejak awal juga sudah berkomitmen untuk mengantarkan SBY sampai masa jabatannya berakhir.

"Orang lain bisa saja menyalahpahami PKS, tapi kami yakin SBY tidak akan demikian. Karena itu, kami aman saja melangkah," katanya.

Luthfi menegaskan, PKS tidak pernah berniat keluar dari koalisi. Komitmen PKS adalah koalisi permanen dengan SBY sampai masa jabatannya berakhir. "Dan itu sudah berulangkali kami sampaikan," katanya.

Menurut Luthfi, tujuan PKS mendukung hak angket mafia pajak adalah untuk menyelesaikan masalah perpajakan di Tanah Air. Hal ini penting karena pajak merupakan komponen paling besar yang digunakan untuk pembangunan, yang efeknya dapat menyejahterakan rakyat.(*)

(R009/K004)